TANGGUNG JAWAB NEGARA ATAS KEJAHATAN LINGKUNGAN: STUDI KASUS TUMPAHAN MINYAK DEEPWATER HORIZON
- Authors
-
-
Jingga Septira Arazea
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” JakartaAuthor -
Nigeel Jose Mourinho
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” JakartaAuthor
-
- Keywords:
- Environment, Oil Spill, Marine Pollution, Sea, Maritime Law
- Abstract
-
State responsibility in the context of environmental crime through the Deepwater Horizon oil spill that occurred in the Gulf of Mexico in 2010. This disaster became one of the largest marine pollutions in modern history and touched on a fundamental issue in international environmental law: whether states can be held legally responsible for the actions or omissions of non-state entities within their jurisdiction. This paper examines the principles of state responsibility, due diligence, and the provisions of the UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea), which are the basis for assessing the role of states. With a normative-juridical approach, this article emphasizes that states have a central role in regulating, supervising, and ensuring that industrial activities, especially those with high environmental risks, do not ignore safety standards and ecological sustainability.
- Downloads
- Published
- 2025-06-06
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Bhagawanta Atyuta Pradhana, Dwi Putri Lestarika, Wevy Efticha Sary, TINDAK PIDANA TERORISME SEBAGAI KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DAN YURISDIKSI MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Bela Ananda Anugrahni, Toetik Rahayuningsih, PENYELESAIAN KECELAKAAN LALU LINTAS MELALUI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIFDI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT SANGGAU KALIMANTAN BARAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 6 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Muhammad Fazri, POLITIK HUKUM PENGATURAN KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DI DAERAH DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Yossy Mulyani, IMPLEMENTASI ASAS KESEIMBANGAN DALAM KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN JASA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Alin Juni Aminar, Atthaya Shaka Aisha P, Samantha Amerys Marsada D, Yunia Dian Pratiwi, MENELISIK CELAH HUKUM DALAM KASUS PENIPUAN APLIKASI DANA: ANTARA TANGGUNG JAWAB KONSUMEN, PENYEDIA LAYANAN, DAN APARAT PENEGAK HUKUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 4 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Putri Sofiani Danial, PRAKTIK PENAGIHAN ABUSIF OLEH PINJAMAN ONLINE ILEGAL: KETIMPANGAN AKSES KEADILAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 4 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Haidar Muhamad Ali, WASIAT WAJIBAH DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM: ANALISIS PUTUSAN PA SURABAYA NOMOR 2331/PDT.P/2024/PA.SBY , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 4 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Lazarus Katy Kole, PERBANDINGAN HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Helina, Ahmad Irzal Fardiansyah, Emilia Susanti, EFEKTIVITAS PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI: TELAAH KOMPARATIF ANTARA UNDANG-UNDANG TIPIKOR DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Syahdam Rumatiga, Tomy Michael, URGENSI HAK PILIH DALAM KONTEKS ORANG DENGAN KETERBELAKANGAN MENTAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 3 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
You may also start an advanced similarity search for this article.