TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN PAILIT PT. MULTI INTI KARYA OLEH KREDITOR DALAM PERKARA NOMOR 31/PDT.SUS-PAILIT/2023/PN.NIAGA.JKT.PST
- Authors
-
-
Aurelya Putri Alzahrah
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” JakartaAuthor -
Ema Nurkhaerani
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” JakartaAuthor
-
- Keywords:
- Bankruptcy, Creditor, Debtor, Bankruptcy Law., Kepailitan, Kreditor, Debitor, UUK-PKPU.
- Abstract
-
The increasingly dynamic business landscape in Indonesia has heightened the risk of default by corporate entities, rendering bankruptcy mechanisms a critical instrument for debt resolution. This study examines the legal aspects of the bankruptcy petition filed against PT. Multi Inti Karya by its creditors in Case No. 31/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. Employing a normative juridical method with statute approach and case approach, the research analyzes the Bankruptcy Law (UUK-PKPU) and the relevant court ruling. The findings indicate that PT. Multi Inti Karya met the bankruptcy criteria under Article 2(1) of the Bankruptcy Law, namely the existence of multiple creditors and an outstanding debt that was due and payable. Contributing factors to the bankruptcy included poor financial management, internal corporate instability, and the inability to meet financial obligations. The court’s decision to grant the petition was grounded in the principle of prima facie evidence and the protection of creditors’ rights.
Perkembangan dunia usaha di Indonesia yang semakin dinamis telah meningkatkan risiko terjadinya gagal bayar oleh entitas bisnis, sehingga mekanisme kepailitan menjadi instrumen penting dalam penyelesaian utang-piutang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis permohonan kepailitan terhadap PT. Multi Inti Karya oleh kreditornya dalam perkara Nomor 31/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, mengkaji ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) serta putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Multi Inti Karya memenuhi syarat kepailitan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU, yaitu adanya lebih dari satu kreditur dan utang yang telah jatuh tempo namun tidak dibayar. Faktor penyebab kepailitan meliputi manajemen keuangan yang buruk, ketidakstabilan internal perusahaan, dan ketidakmampuan memenuhi kewajiban finansial. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan didasarkan pada prinsip pembuktian sederhana dan perlindungan hak kreditor.
- Downloads
- Published
- 2025-06-10
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Arthur Anden, Karinawati Karinawati, Novia Fatmawati, Tia Aulia Hesy Noviana, Yuliana Yuliana, IMPLIKASI HUKUM DAN PERLINDUNGAN KREDITUR DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Bhagawanta Atyuta Pradhana, Dwi Putri Lestarika, Wevy Efticha Sary, TINDAK PIDANA TERORISME SEBAGAI KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DAN YURISDIKSI MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Muhammad Fazri, POLITIK HUKUM PENGATURAN KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DI DAERAH DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Nawal Essam Yahia, Cindy Debora Bestaida Nadapdap, Nabil Raditya Tjokronolo, Chelsea Kairadinda Adam, Atik Winanti, PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM KASUS KECELAKAAN SELUNCURAN KOLAM RENANG SURABAYA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 3 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Bela Ananda Anugrahni, Toetik Rahayuningsih, PENYELESAIAN KECELAKAAN LALU LINTAS MELALUI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIFDI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT SANGGAU KALIMANTAN BARAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 6 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Yossy Mulyani, IMPLEMENTASI ASAS KESEIMBANGAN DALAM KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN JASA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Putri Sofiani Danial, PRAKTIK PENAGIHAN ABUSIF OLEH PINJAMAN ONLINE ILEGAL: KETIMPANGAN AKSES KEADILAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 4 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Helina, Ahmad Irzal Fardiansyah, Emilia Susanti, EFEKTIVITAS PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI: TELAAH KOMPARATIF ANTARA UNDANG-UNDANG TIPIKOR DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Ketika Keliat’tan Shae Bias Cemerlang, Rahmat Saputra, Indra Lorenly Nainggolan, UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Rifqi Surya Wahyudi Putra, Pramukhtiko Suryo Kencono, PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PERJUDIAN ONLINE(Studi Kasus Perkara No 212/Pid.B/2018/PN.Mlg) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
You may also start an advanced similarity search for this article.