PELAKSANAAN PEMBUATAN AKTA JUAL BELI DI HADAPAN NOTARISBERDASARKAN UU NO. 2 TAHUN 2014
- Authors
-
-
Septiyan Dwi Anggara
Universitas Trunojoyo MaduraAuthor -
Valiant Jundy Mahardika
Universitas TrunojoyoAuthor
-
- Keywords:
- Notaris, akta jual beli, akta otentik, UU No. 2 Tahun 2014, perlindungan hukum, Notary, deed of sale and purchase, authentic deed, Law No. 2 of 2014, legal protection
- Abstract
-
Dalam praktik peralihan hak atas tanah, akta jual beli memegang peranan penting sebagai alat bukti yang otentik dan sah. Notaris sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta otentik berperan penting dalam menjamin kepastian hukum serta perlindungan hak-hak para pihak dalam transaksi jual beli. Artikel ini mengkaji secara yuridis normatif mengenai pelaksanaan pembuatan akta jual beli di hadapan notaris berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Ditekankan pula mengenai kendala- kendala yang dihadapi notaris dalam praktik serta implikasi hukum dari akta yang dibuat. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif terhadap fungsi dan tanggung jawab notaris serta urgensi pembentukan akta otentik dalam setiap transaksi pertanahan.
Kata Kunci: Notaris, akta jual beli, akta otentik, UU No. 2 Tahun 2014, perlindungan hukum
Abstract
In the practice of land rights transfer, a deed of sale and purchase plays a crucial role as an authentic and legally valid means of evidence. A notary, as a public official authorized by the state to draw up authentic deeds, holds a vital role in ensuring legal certainty and the protection of the rights of the parties involved in the transaction. This article normatively and juridically examines the implementation of the making of a deed of sale and purchase before a notary, based on the provisions of Law Number 2 of 2014 concerning the Amendment to Law Number 30 of 2004 on the Position of Notary. It also emphasizes the practical challenges faced by notaries and the legal implications of the deeds they produce. This study is expected to provide a comprehensive understanding of the notary's functions and responsibilities, as well as the urgency of authentic deeds in every land transaction.
Keywords: Notary, deed of sale and purchase, authentic deed, Law No. 2 of 2014, legal protection
- Author Biographies
- Downloads
- Published
- 2025-06-25
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Ikhsan Sahriyan, Muhammad Fazli Pratama, Rahman Al-Fauzi Siregar, Ahmad Yasin Dongoran, Nurhafizah Husna, KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA MELALUI KEPASTIAN HUKUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Adyatma Prana Mulia, DINAMIKA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ASING DALAM SKEMA PERJANJIAN INVESTASI BILATERAL PASCA OMNIBUS LAW DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- M. Ilham Kurniawan, Prigel Aditama, Chichi Savitri, Annisa Tri Anggita, Pipi Susanti, MENGGAGAS CONSTITUTIONAL COMPLAINT SEBAGAI KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK MEMPERKUAT HAK-HAK KONSTITUSIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Faiz Setyo Wibowo, Naufal Jiro Rizayanto, Radhitya Izazqi, Rangga Wulung A’ Mubarok, Dwi Desi Yayi Tarina, PERLINDUNGAN KONSUMEN PERSPEKTIF BUDI SAID DALAM KASUS PT ANTAM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Elsha Victoria Daniel, Gabriela Priscila Br Sitepu, HAM DI TENGAH PELURU: MENINJAU PENEGAKAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM KONFLIK ISRAEL-PALESTINA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 3 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Alwi Suhaya, Qeysha Ayle Viorella, Salsabila, URGENSI UU PERLINDUNGAN DATA PRIBADI: TANGGUNG JAWAB HUKUM KEBOCORAN DATA PEDULILINDUNGI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Muhammad Aditya Yusuf, JAMINAN SOSIAL BAGI PEKERJA DI SEKTOR INFORMAL SEBAGAI WUJUD PELAKSANAAN SILA KE LIMA UUD 1945 DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Muhammad Aditya Yusuf, Muhamad Rafli Azhari, JAMINAN SOSIAL BAGI PEKERJA DI SEKTOR INFORMAL SEBAGAI WUJUD PELAKSANAAN SILA KE LIMA UUD 1945 DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Alita Aulia Maliq, Aulia Najla Faliskha, Denanda Zahra Ajrina , Swastika Rahmadhani, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM KASUS PENIPUAN UMRAH: ANALISIS TERHADAP PUTUSAN 41/PID.B/2024/PN.KDS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 3 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Angela Marlina, Ahmad M. Ramli, Ranti Fauza Mayana, EKSISTENSI OPOSISI DAN TRANSPARANSI PUTUSAN PEMERIKSAAN SUBSTANTIF MEREK DAGANG SEBAGAI LANGKAH PREVENTIF PEMALSUAN MEREK BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
You may also start an advanced similarity search for this article.