EFEKTIFITAS PERLINDUNGAN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DI INDONESIA (ANALISIS YURIDIS DAN STRATEGI PENEGAKAN HUKUM)
- Authors
-
-
Rifai Rifai
Universitas Esa UnggulAuthor -
Suman Maruli Tua Manihuruk
Universitas Esa UnggulAuthor -
Savana Maulia
Universitas Esa UnggulAuthor -
Ahmad Zaini
Universitas Esa UnggulAuthor -
Devianty Milania Tannavaro
Universitas Esa UnggulAuthor -
Masayu Kyla Azaria
Universitas Esa UnggulAuthor -
Cindy Maulitha
Universitas Esa UnggulAuthor -
Pricila Intan Purnama
Universitas Esa UnggulAuthor
-
- Keywords:
- Tata Letak Sirkuit Terpadu, Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan Hukum, Penegakan, Perbandingan Internasional., Layout Design of Integrated Circuits, Intellectual Property Rights, Legal Protection, Enforcement, Comparative Law.
- Abstract
-
Perlindungan terhadap Tata Letak Sirkuit Terpadu (TLST) merupakan bagian penting dalam rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang memiliki peran strategis dalam mendukung inovasi teknologi dan kemandirian industri nasional. Di Indonesia, pengaturan mengenai TLST telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000. Namun demikian, pelaksanaan perlindungannya masih menghadapi tantangan serius, seperti rendahnya kesadaran pendaftaran, lemahnya kapasitas kelembagaan, serta minimnya penegakan hukum yang efektif. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji tantangan dalam implementasi perlindungan hukum TLST di Indonesia serta menawarkan strategi pembaruan regulasi yang responsif, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Selain itu, dilakukan studi perbandingan dengan sistem perlindungan TLST di Jepang dan Amerika Serikat guna menarik pelajaran kelembagaan dan teknis yang dapat diadopsi. Hasil kajian menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk mereformasi sistem pendaftaran, membentuk lembaga teknis validasi, serta memperkuat jalur litigasi berbasis keahlian guna meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap desain TLST di Indonesia.
The protection of Layout Designs of Integrated Circuits (LDIC) is a crucial component of the intellectual property rights (IPR) regime, playing a strategic role in fostering technological innovation and strengthening national industrial independence. In Indonesia, LDIC protection is governed under Law No. 32 of 2000. However, its practical implementation remains weak due to limited awareness among stakeholders, institutional capacity gaps, and ineffective legal enforcement. This paper aims to examine the legal challenges in the implementation of LDIC protection in Indonesia and to propose regulatory reforms through a normative and empirical legal approach. Furthermore, a comparative study is conducted on LDIC protection systems in Japan and the United States to extract institutional and technical best practices. The findings highlight the urgent need to reform the registration system, establish a dedicated technical validation body, and strengthen litigation pathways with specialized expertise to ensure more effective legal protection of LDIC in Indonesia.
- Downloads
- Published
- 2025-07-10
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Zainul Anwar, Moch Nur Ihsan, PERAN ADVOKAT DALAM PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA NARKOTIKA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Lailatul Rosida, Isomuddin Isomuddin, TENTANG PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIADALAM SITUASI KONFLIK BERSENJATA DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Putri Sofiani Danial, Trubus Rahardiansyah, PRAKTIK PENAGIHAN ABUSIF OLEH PINJAMAN ONLINE ILEGAL: KETIMPANGAN AKSES KEADILAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Diyah Khalida, Muhamad Adi Darmawan, Dimas Satriawan, Ikhwan Aulia Fatahillah, S.H, M.H., PERLINDUNGAN HUKUM DESAIN INDUSTRI DI INDONESIA : TINJAUAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NO 31 TAHUN 2000 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 6 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Daniella Sitanggang, TAHAPAN PEMBUATAN CEDAW (CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORM OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN) DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Mahfudzotul Ilmiyah, Naila Shofi, HAK ASASI MASYARAKAT ADAT PAPUA ATAS TANAH ULAYAT DAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM TEKANAN INVESTASI TAMBANG DAN INFRASTRUKTUR NEGARA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Putri Sofiani Danial, PRAKTIK PENAGIHAN ABUSIF OLEH PINJAMAN ONLINE ILEGAL: KETIMPANGAN AKSES KEADILAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 4 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Alita Aulia Maliq, Aulia Najla Faliskha, Denanda Zahra Ajrina , Swastika Rahmadhani, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM KASUS PENIPUAN UMRAH: ANALISIS TERHADAP PUTUSAN 41/PID.B/2024/PN.KDS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 3 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Tamara Labiba, Dede Agus , Jarkasi Anwar , ANALISIS TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM JUAL BELI TAS MEREK YSL PALSU MELALUI E-COMMERCE INSTAGRAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Rizki Kurniawati, Riyanto Riyanto, Muhammad Fikri, Intan Purnamasari, Mita Rizky P, EFEKTIVITAS HUKUMAN MATI SEBAGAI DETERAN BAGI KORUPTOR DI INDONESIA: ANALISIS KRITIS DARI PERSPEKTIF HUKUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
You may also start an advanced similarity search for this article.