PERAN DITJEN IMIGRASI DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI LUAR NEGER

• Anesva Sari Della

  Author

• Ratu Dian Latifah

  Author

• Putri Ananda Asisti

  Author

• Conny Fzeyn Ananda

  Author

• Pipi Susanti

  Author

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjen Imigrasi) dalam memberikan bantuan hukum terhadap warga negara Indonesia (WNI) yang melakukan tindak pidana di luar negeri. Fenomena meningkatnya jumlah WNI yang menghadapi permasalahan hukum internasional menuntut kehadiran negara melalui instrumen hukum dan kelembagaan yang relevan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan statute approach dan library research, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur akademik, serta instrumen hukum internasional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum peran Ditjen Imigrasi bersumber dari konstitusi (UUD 1945), UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, serta regulasi turunannya, termasuk Permenkumham No. 22 Tahun 2024. Peran Ditjen Imigrasi bersifat administratif dan fasilitatif, meliputi verifikasi kewarganegaraan, penerbitan dokumen perjalanan, fasilitasi komunikasi, serta repatriasi pasca hukuman. Meskipun peran litigatif berada di bawah kewenangan Kementerian Luar Negeri melalui Perwakilan RI, Ditjen Imigrasi menjadi unsur penting dalam menjamin kepastian status hukum WNI sehingga mereka tetap memperoleh hak-hak dasar sesuai hukum nasional maupun internasional.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa peran Ditjen Imigrasi merupakan bagian integral dari upaya perlindungan negara terhadap WNI di luar negeri, serta mencerminkan implementasi prinsip negara hukum dan tanggung jawab konstitusional negara.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Pasal 19.

Kementerian Luar Negeri RI, Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (ketentuan umum fungsi keimigrasian dan pelaksanaannya oleh pejabat di perwakilan).

Kementerian Hukum dan HAM RI, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Fungsi Keimigrasian oleh Pejabat Imigrasi pada Perwakilan Republik Indonesia atau Tempat Lain di Luar Negeri.

Jazim Hamidi dan Charles Christian, Hukum Keimigrasian bagi Orang Asing di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

Dwi Mutia Sri Hardaningtyas dan Luthfi Zakiyah, “Peranan Hubungan Diplomatik dalam Perlindungan Warga Negara,” Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian 7, no. 1 (2024).

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi ke-11 (Jakarta: Kencana, 2022), 35–36.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4).

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Fungsi Keimigrasian oleh Pejabat Imigrasi pada Perwakilan RI atau Tempat Lain di Luar Negeri.

Vienna Convention on Consular Relations (VCCR) 1963, Pasal 36.

Dwi Mutia Sri Hardaningtyas dan Luthfi Zakiyah, “Peranan Hubungan Diplomatik dalam Perlindungan Warga Negara,” Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian 7, no. 1 (2024): 15–16.

M. Iman Santoso, Perspektif Imigrasi dalam Migrasi Manusia (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2014), 25.

• pdf