(untitled) (Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 2025)
Perceraian pada masyarakat menjadi fenomena sosial yang terus meningkat. Meningkatnya tekanan ekonomi, pergeseran nilai sosial, serta kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan menjadi faktor pendorong meningkatnya angka perceraian. Dalam masyarakat Lampung Pepadun, perceraian tidak hanya dinilai dari sisi hukum negara dan agama Islam, tetapi juga melalui adat yang berlaku secara turun-temurun. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan hukum Islam terhadap denda adat dalam perceraian masyarakat Lampung Pepadun, dengan studi kasus di Desa Kagungan Ratu, Tulang Bawang Barat. Dalam adat Lampung Pepadun, perceraian dikenai denda berupa uang, hewan, atau benda adat sebagai bentuk tanggung jawab moral dan upaya menyeimbangkan kembali tatanan adat yang rusak akibat perceraian. Namun, ketentuan ini kerap dianggap berat dan tidak seimbang secara gender, mengingat masyarakat Lampung Pepadun menganut sistem patrilineal. Dalam pandangan Islam, perceraian diperbolehkan namun tidak dianjurkan, dan prinsip utamanya adalah keadilan serta tidak merugikan salah satu pihak. Melalui pendekatan ‘urf dalam penelitian ini, ditemukan bahwa denda adat dapat diterima selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, tidak diskriminatif, dan tidak memberatkan pihak tertentu, khususnya perempuan. Divorce in society is a social phenomenon that continues to increase. Increasing economic pressures, shifting social values, and equality of roles between men and women are factors driving the increasing divorce rate. In the Lampung Pepadun community, divorce is not only assessed from the perspective of state law and Islamic religion, but also through customs that have been passed down from generation to generation. This study aims to examine the views of Islamic law on customary fines in divorce in the Lampung Pepadun community, with a case study in Kagungan Ratu Village, West Tulang Bawang. In the Lampung Pepadun tradition, divorce is subject to fines in the form of money, animals, or customary objects as a form of moral responsibility and an effort to rebalance the customary order that has been damaged by divorce. However, this provision is often considered severe and gender imbalanced, considering that the Lampung Pepadun community adheres to a patrilineal system. In the Islamic perspective, divorce is permitted but not recommended, and the main principle is justice and does not harm either party. Through the ’urf approach in this study, it was found that customary fines are acceptable as long as they do not conflict with the values ​​of justice, are not discriminatory, and do not burden certain parties, especially women.