(untitled) (Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 2025)
Perkembangan teknologi digital menimbulkan tantangan baru dalam hukum acara, khususnya terkait kedudukan bukti elektronik. Meskipun Undang-Undang ITE telah mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti sah, praktik peradilan masih menghadapi persoalan autentikasi, integritas, dan kepastian hukum. Di sisi lain, pemanfaatan Artificial Intelligence(AI) menawarkan peluang untuk meningkatkan akurasi analisis putusan dan pemeriksaan bukti elektronik melalui teknik machine learning, natural language processing, serta digital forensics. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa regulasi mengenai bukti elektronik masih terfragmentasi dan belum konsisten menempatkannya sebagai alat bukti yang berdiri sendiri. Sementara itu, penggunaan AI belum diakomodasi secara normatif, padahal secara praktis mampu mempercepat pemeriksaan bukti dan mendukung transparansi peradilan. Namun, integrasi AI juga menimbulkan persoalan etis dan akuntabilitas hukum, seperti potensi bias algoritmik dan standar penerimaan bukti di pengadilan. Oleh karena itu, pembaruan regulasi, termasuk melalui RUU KUHAP, diperlukan agar pemanfaatan AI selaras dengan prinsip kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.