(untitled) (Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 2025)
Pendaftaran Tanah merupakan kegiatan yang memberikan jalan bagi masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya sehingga memiliki kekuatan hukum dan diakui oleh negara. Namun pada praktek dan prosesnya, pendaftaran tanah kerap menimbulkan sengketa baik bagi pemilik tanah atau pihak lain yang bersangkutan. Salah satu contohnya adalah Kasus Pagar Laut Tangerang, masalah tersebut bermula dari dibangunnya pagar laut di perairan Laut Tangerang yang ternyata di lokasi pemagaran tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Hal ini menjadi pertanyaan besar bagi publik dan pakar hukum atas terbitnya Sertifikat Hak Atas Tanah terhadap lokasi perairan laut tersebut. Sehingga jurnal ini akan membahas mengenai prosedur pendaftaran tanah terhadap wilayah perairan laut Tangerang melalui PTSL dan celah pelanggaran prosedur pendaftaran tanah di wilayah perairan Laut Tangerang sehingga memungkinkan terjadinya pemalsuan dokumen dalam proses penerbitan SHM dan SGHB tersebut. Penelitian ini menggunakan teknik pendekatan kasus dengan bahan hukum sekunder seperti peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi pustaka, melalui aturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal. Teknik analisis data yang dipakai ialah pendekatan kualitatif yang memperoleh data deskriptif-analitis. Hasil dari penelitian ini adalah terbitnya SHM dan SHGB di wilayah perairan Tangerang melalui Program PTSL menunjukkan adanya pelanggaran prosedur yang signifikan dan dugaan pemalsuan dokumen.