TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PERETASAN PADA SITUS WEB DI INTERNET (DEFACING) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 2025)
Semakin berkembangnya teknologi, semakin berkembang pula kejahatan yang membawa dampak negatif. Kejahatan yang disebabkan dari pertumbuhan dan majunya suatu teknologi informasi ialah kejahatan yang berhubungan dengan internet atau bisa juga dikenal dengan istilah cybercrime. Salah satunya ialah defacing atau peretasan Website.Defacing dilakukan dengan tujuan merusak atau mengubah tampilan beranda suatu situs web. Tindakan ini sering dilakukan untuk mencoreng nama baik suatu organisasi atau individu, mengeksploitasi kelemahan dalam sistem keamanan, atau menyampaikan pesan politik atau ideologi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pertanggungjawaban pelaku dan penegakan humum mengenai peretasan situs web dalam konteks kejahatan digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode penelitian pada penulisan jurnal ilmiah ini menggunakan metode penelitian penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan kepustakaan seperti teori, asas hukum, buku, atau jurnal penelitian terdahulu yang telah ada, serta peraturan perundang-undangan maupun doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan penulisan penelitian,Hasil penelitian menunjukan bahwa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah mengatur dengan tepat terkait tindak pidana defacing dan penegakan hukum di indonesia terkait cybercrime khususnya defacing seringkali mengalami hambatan terutama dalam penangkapan tersangka dan penyitaan barang bukti