[1]
2025. REKONTRUKSI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENETAPAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN PASCA REVISI UNDANG-UNDANG MINERBA. Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan. 13, 2 (May 2025), 101–110. DOI:https://doi.org/10.6679/zhs30j12.