“REKONTRUKSI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENETAPAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN PASCA REVISI UNDANG-UNDANG MINERBA” (2025) Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 13(2), pp. 101–110. doi:10.6679/zhs30j12.