[1]
“REKONTRUKSI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENETAPAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN PASCA REVISI UNDANG-UNDANG MINERBA”, causa, vol. 13, no. 2, pp. 101–110, May 2025, doi: 10.6679/zhs30j12.