(untitled) (Musytari : Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi, 2025)
Dalam sistem perpajakan Indonesia, bea materai tergolong sebagai pajak tidak langsung yang dipungut secara insidentil atas dokumen yang digunakan dalam transaksi hukum. Pengenaan bea materai memiliki dasar hukum yang terus mengalami perkembangan, mulai dari peraturan yang diterapkan pada masa kolonial, seperti Zegelverordening 1921, hingga peraturan nasional yang lebih relevan dengan kondisi saat ini, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan yang terbaru, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai. Perubahan regulasi ini bertujuan untuk menyesuaikan sistem perpajakan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat, terutama dalam menghadapi era digitalisasi yang semakin berkembang pesat. Kata kunci: Objek bea meterai, Dokumen, perpajakan Indonesia