(untitled) (Musytari : Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi, 2025)
Pengelolaan anggaran untuk Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) serta BPIH Khusus dilakukan berdasarkan syariah yang komprehensif (kafah), sebagaimana diatur dalam fatwa Nomor 122 Tahun 2018 dari Fatwa Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 mengenai Pengelolaan Keuangan Haji. Prinsip syariah ini mengharuskan agar pengelola dana haji dilakukan dengan transparansi, akuntabilitas, dan berdasarkan akad wakalah, di mana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bertugas sebagai perwakilan calon jamaah haji dalam mengatur dana tersebut. Dana BPIH diinvestasikan pada instrumen yang sejalan dengan syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, manfaat dan likuiditas, dan sifat nirlaba. Hasil dari investasi dana haji untuk didistribusikan secara proporsional kepada calon jamaah haji, dan pengelolaan dana ini harus memberikan keuntungan yang bermanfaat bagi umat islam. Di samping itu, pengelolaan dana haji diwajibkan untuk memenuhi persyaratan transparansi melalui laporan berkala dan pengawasan yang ketat, guna memastikan bahwa dana dikelola dengan profesional dan sesuai dengan prinsip syariah sehingga dapat menjaga kepercayaan dari jamaah haji. Kata kunci: Pengelolaan Dana Haji, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), BPIH Khusus. Abstract Budget management for Hajj Organizing Costs (BPIH) and Special BPIH is carried out based on comprehensive sharia principles (kafah), as regulated in fatwa Number 122 of 2018 from the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) and Law No. 34 of 2014 concerning Hajj Financial Management. This sharia principle requires that the management of Hajj funds be carried out with transparency, accountability, and based on a wakalah agreement, where the Hajj Financial Management Agency (BPKH) serves as the representative of prospective Hajj pilgrims in managing these funds. BPIH funds are invested in instruments that are in line with sharia by considering aspects of security, prudence, benefits, liquidity value and non-profit nature. The results of investing in Hajj funds must be distributed proportionally to prospective Hajj pilgrims, and the management of these funds must provide beneficial benefits for Muslims. In addition, the management of Hajj funds is required to meet transparency requirements through regular reports and strict supervision, to ensure that funds are managed professionally and in accordance with sharia principles so as to maintain the trust of the Hajj pilgrims. Keywords: Hajj Fund Management, Hajj Organizing Costs (BPIH), Special BPIH.