(untitled) (Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial, 2025)
Penelitian ini mengkaji penerapan konsep sekuritisasi bencana dalam rezim kudeta Myanmar dengan menggunakan kerangka teori Copenhagen School yang diperluas oleh pendekatan sosiologis Thierry Balzacq dan sekuritisasi bencana dari Dorothea Hilhorst. Studi ini menunjukkan bagaimana rezim militer Myanmar merekayasa narasi ancaman terhadap bencana sosial dan politik pasca-kudeta sebagai alat legitimasi untuk memperkuat kontrol kekuasaan. Melalui metode kualitatif berbasis studi kasus dan analisis wacana terhadap dokumen kebijakan, pidato resmi, dan laporan lapangan, ditemukan bahwa proses sekuritisasi di Myanmar tidak hanya berlangsung secara diskursif, tetapi juga strategis dan represif. Narasi keamanan digunakan untuk menjustifikasi kebijakan darurat, membatasi akses bantuan kemanusiaan, serta mengeksklusi kelompok minoritas dari wacana kewarganegaraan. Penelitian ini mengungkap bahwa sekuritisasi dalam konteks otoritarianisme dapat berdampak negatif terhadap hak asasi manusia, melemahkan reformasi demokratis, serta menciptakan krisis kemanusiaan yang berkelanjutan. Hasil ini menekankan pentingnya kritik terhadap penggunaan politik narasi keamanan dalam kebijakan publik dan mendorong perlunya pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis hak dalam penanggulangan krisis.