(untitled) (Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial, 2025)
Indonesia dan Australia merupakan dua negara bertetangga yang berbagi wilayah perbatasan maritim di kawasan strategis seperti Laut Timor dan Laut Arafuru. Wilayah ini tidak hanya memiliki nilai ekonomi tinggi karena kekayaan sumber daya lautnya, tetapi juga rentan terhadap praktik penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing). Aktivitas ini kerap dilakukan oleh nelayan lintas negara dan menjadi tantangan nyata bagi keamanan maritim kedua negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika kerja sama bilateral Indonesia-Australia dalam menangani praktik illegal fishing di wilayah perbatasan, dengan menggunakan kerangka teori neoliberalisme dan konsep keamanan non-tradisional. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif-analitis, dengan memanfaatkan data kualitatif dari berbagai sumber, termasuk laporan lembaga resmi, perjanjian bilateral, dan studi kasus penahanan kapal nelayan oleh otoritas Australia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama bilateral yang dilakukan mencakup patroli maritim bersama, pertukaran informasi intelijen, serta diplomasi perlindungan warga negara. Kedua negara juga memperkuat koordinasi institusional melalui forum kerja sama dan kebijakan bersama yang bertujuan menciptakan tata kelola laut yang berkelanjutan dan stabil secara regional. Kerja sama ini mencerminkan respons kolektif terhadap ancaman non-tradisional yang tidak dapat diselesaikan secara unilateral. Dengan mengedepankan prinsip kepercayaan, saling ketergantungan, dan kepentingan bersama, kerja sama Indonesia-Australia menjadi model yang relevan dalam upaya penguatan keamanan maritim dan perlindungan ekosistem laut di kawasan Asia-Pasifik. Indonesia and Australia are neighboring countries sharing maritime boundaries in strategically important areas such as the Timor Sea and the Arafura Sea. These waters, rich in marine resources, are increasingly threatened by unreported, unregulated, and illegal fishing (IUU) conducted by cross-border actors. This study analyzes the bilateral maritime security cooperation between Indonesia and Australia in addressing illegal fishing along their maritime border. Employing a neoliberal theoretical framework and the concept of non-traditional security, the research adopts a descriptive-analytical method based on qualitative data drawn from official reports, bilateral agreements, and case studies of fishing vessel detentions by Australian authorities. The findings indicate that the cooperation includes joint maritime patrols, intelligence sharing, and diplomatic engagement to protect detained Indonesian fishermen. Furthermore, both countries enhance institutional coordination through forums and joint policy initiatives aimed at establishing a sustainable and stable regional maritime governance regime. This bilateral cooperation demonstrates a collective response to complex, transnational maritime threats that cannot be resolved unilaterally. Guided by principles of trust, mutual dependence, and shared interests, the Indonesia–Australia partnership serves as a relevant model for strengthening maritime security and protecting marine ecosystems in the broader Asia-Pacific region.