(untitled) (Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial, 2025)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan Hutan Lindung Mutis Timau oleh Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPT KPH) Unit XX di Desa Netpala, Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dan studi dokumen, dengan menggunakan teori Sedarmayanti yang menyoroti prinsip-pripsip good governance. Penelitian melibatkan 11 informan Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan hutan lindung di Desa Netpala telah mengadopsi prinsip good governance seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan penegakan hukum, meskipun belum berjalan secara optimal. Partisipasi masyarakat terwujud melalui pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH) “Tunas Baru” yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program perhutanan sosial. Namun, keterlibatan masyarakat umum masih terbatas dan cenderung didominasi oleh pengurus inti kelompok. Dari sisi transparansi, penyampaian informasi program telah dilakukan, tetapi masih ditemukan hambatan seperti penggunaan bahasa teknis dan keterbatasan media komunikasi. Akuntabilitas ditunjukkan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi oleh UPT KPH, meskipun belum diiringi dengan peningkatan kapasitas kelembagaan secara signifikan. Program seperti rehabilitasi lahan kritis, pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekowisata, dan perlindungan hutan telah dilaksanakan dengan capaian 70–80% dari target tahunan. Namun demikian, penegakan hukum masih lemah, dengan sanksi administratif yang belum menimbulkan efek jera serta keterbatasan dalam pelaksanaan patroli dan penanganan pelanggaran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun prinsip-prinsip good governance telah mulai diterapkan dalam pengelolaan hutan lindung di Desa Netpala, masih diperlukan penguatan pada aspek partisipasi menyeluruh, sistem informasi, serta penegakan hukum berbasis hukum positif dan kearifan lokal untuk mencapai pengelolaan hutan yang berkelanjutan