TANGGUNG JAWAB NEGARA ATAS KEJAHATAN LINGKUNGAN: STUDI KASUS TUMPAHAN MINYAK DEEPWATER HORIZON
- Authors
-
-
Jingga Septira Arazea
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” JakartaAuthor -
Nigeel Jose Mourinho
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” JakartaAuthor
-
- Keywords:
- Environment, Oil Spill, Marine Pollution, Sea, Maritime Law
- Abstract
-
State responsibility in the context of environmental crime through the Deepwater Horizon oil spill that occurred in the Gulf of Mexico in 2010. This disaster became one of the largest marine pollutions in modern history and touched on a fundamental issue in international environmental law: whether states can be held legally responsible for the actions or omissions of non-state entities within their jurisdiction. This paper examines the principles of state responsibility, due diligence, and the provisions of the UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea), which are the basis for assessing the role of states. With a normative-juridical approach, this article emphasizes that states have a central role in regulating, supervising, and ensuring that industrial activities, especially those with high environmental risks, do not ignore safety standards and ecological sustainability.
- Downloads
- Published
- 2025-06-06
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Ikhsan Sahriyan, Muhammad Fazli Pratama, Rahman Al-Fauzi Siregar, Ahmad Yasin Dongoran, Nurhafizah Husna, KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA MELALUI KEPASTIAN HUKUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Angela Marlina, Ahmad M. Ramli, Ranti Fauza Mayana, EKSISTENSI OPOSISI DAN TRANSPARANSI PUTUSAN PEMERIKSAAN SUBSTANTIF MEREK DAGANG SEBAGAI LANGKAH PREVENTIF PEMALSUAN MEREK BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Nabila Putri Adelita, Kayus Kayowuan Lewoleba, TANGGUNG JAWAB PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS DALAM KASUS PEMALSUAN TANDATANGAN AKTA JUAL BELI DI KUDUS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 4 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Bagas Arya Jatmika, Etty Mulyati, Agus Suwandono, PRAKTIK PEMBEBANAN BIAYA TAMBAHAN PADA KREDIT MACET OLEH BANK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN PELINDUNGAN KONSUMEN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 4 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Dina Afriyanti, AKUNTABILITAS DAN STANDAR PROFESI AHLI FORENSIK DI INDONESIA: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEKUATAN KETERANGAN AHLI DI PERSIDANGAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Dea Puspitasari. S, Herawan Sauni, PERLINDUNGAN PETANI PEMILIK TANAH TERHADAP INVESTOR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Anissa Nabilla, Kayus Kayowouan Lewoleba, PELANGGARAN KODE ETIK DAN PERILAKU HAKIM KONSTITUSI M. AKIL MOCHTAR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Hikmah Nurhasanah, Kayus Kayowouan Lewoleba, PELANGGARAN ETIKA PROFESI ADVOKAT DALAM KASUS ANITA KOLOPAKING TERHADAP INTEGRITAS HUKUM DAN KEPERCAYAAN PUBLIK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Yukey Anggraini, Arya Dwi Bramantio, MUTASI SEBAGAI INSTRUMEN PENEGAKAN DISIPLIN ASN: ANALISIS YURIDIS TERHADAP PRAKTIK MUTASI SEBAGAI SANKSI TIDAK LANGSUNG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Ilham Indra Mulya, Zahratul Maulida, Fadiza Amalia Putri, Imelda Vratista, Dewi Safira, Mulyadi Mulyadi, ANALISIS PELANGGARAN KODE ETIK DAN PROFESIONALISME KEPOLISIAN DALAM KASUS PENEMBAKAN SISWA DI SEMARANG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
You may also start an advanced similarity search for this article.