TANGGUNG JAWAB NEGARA ATAS KEJAHATAN LINGKUNGAN: STUDI KASUS TUMPAHAN MINYAK DEEPWATER HORIZON
- Authors
-
-
Jingga Septira Arazea
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” JakartaAuthor -
Nigeel Jose Mourinho
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” JakartaAuthor
-
- Keywords:
- Environment, Oil Spill, Marine Pollution, Sea, Maritime Law
- Abstract
-
State responsibility in the context of environmental crime through the Deepwater Horizon oil spill that occurred in the Gulf of Mexico in 2010. This disaster became one of the largest marine pollutions in modern history and touched on a fundamental issue in international environmental law: whether states can be held legally responsible for the actions or omissions of non-state entities within their jurisdiction. This paper examines the principles of state responsibility, due diligence, and the provisions of the UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea), which are the basis for assessing the role of states. With a normative-juridical approach, this article emphasizes that states have a central role in regulating, supervising, and ensuring that industrial activities, especially those with high environmental risks, do not ignore safety standards and ecological sustainability.
- Downloads
- Published
- 2025-06-06
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Yashinta Nurul Imani, Kayus Kayowuan Lewoleba, KRISIS INTEGRITAS DALAM ETIKA PROFESI HUKUM:STUDI KASUS SUAP HAKIM PN SURABAYA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Desy Natalia, Farsya Dalila Alamsyah, Stefie Yuliandra, Febrina Dwi Pramesti, Mohamad Rifqi Rizqathallah, TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG MENIMBULKAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Ahmad Rizki Banaludin, Egi Nurafrizal Fahmi, Muhammad Rifki Hadikusumo, PENIPUAN DENGAN MODUS PANIC CALL TINJAUAN HUKUM PIDANA DAN DAMPAKNYA TERHADAP KORBAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Tiara Indah An Nisa, Fatty Cantika Azzahra, Hafidza Zia, PENCEMARAN LINGKUNGAN LAUT MAURITIUS AKIBAT TUMPAHAN MINYAK: PENEGAKAN HUKUM NEGARA PANTAI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Rina Nurdiana, Lingga Wisma Angga Saputra, ANALISIS PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK DALAM PEMENUHAN KEADILANBAGI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Annisa Isnaini Syafa’a, Rahmatul Hidayati, ANALISIS YURIDIS ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA REVENGE PORN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 4 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Nazilla Zetira Mawar Dini, KEWENANGAN DOKTER FORENSIK DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MENGGUNAKAN ZAT-ZAT BERBAHAYA ATAU RACUN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Tony Gebryel Vernando Sianturi, Toman SonyTambunan, HUKUM LINGKUNGAN DARI PERSPEKTIF HUKUM BISNIS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 4 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Dina Angelina, Romi Faslah, TANTANGAN DAN PROSPEK STANDARISASI HALAL INDONESIA DI ERA GLOBALISASI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Eprilia Maulida, Raisa Qatsratu’ain, SINKRONISASI PENGATURAN KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM PENERBITAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN: STUDI KASUS KALIMANTAN SELATAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
You may also start an advanced similarity search for this article.