PENGARUH KONVENSI INTERNASIONAL TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PIDANA TRANSNASIONAL
- Authors
-
-
Naufal Qushoyyi
Universitas BengkuluAuthor -
Wevy Efticha Sari
Universitas BengkuluAuthor -
Dwi Putri Lestari
Universitas BengkuluAuthor
-
- Keywords:
- hukum pidana transnasional, international conventions, international cooperation, kerja sama internasional, konvensi internasional, law enforcement, Palermo Convention, penegakan hukum, transnational criminal law
- Abstract
-
The enforcement of criminal law in transnational crimes presents complex challenges due to the cross-border nature of offenses that transcend national jurisdictions. International conventions serve as fundamental legal frameworks facilitating cooperation among states in the prevention, investigation, and prosecution of transnational crimes. This study aims to analyze the impact of international conventions on the effectiveness of transnational criminal law enforcement, focusing on the role of conventions such as the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (Palermo Convention). The research highlights how these conventions strengthen international collaboration mechanisms, including extradition processes, mutual legal assistance, and jurisdictional coordination between countries. Findings indicate that international conventions not only harmonize legal standards and procedures across nations but also enhance the capacity of national law enforcement through legal harmonization and the principle of complementarity. Therefore, international conventions constitute a crucial foundation in overcoming legal and political obstacles in transnational criminal law enforcement while supporting human rights protection and global justice. This study employs a normative method with an analysis of international and national legal literature as the primary data source.
Penegakan hukum pidana yang melibatkan kejahatan lintas negara menghadirkan berbagai tantangan yang kompleks, terutama karena sifat kejahatan yang melampaui batas yurisdiksi nasional. Konvensi internasional berfungsi sebagai kerangka hukum utama yang memfasilitasi kerja sama antar negara dalam upaya pencegahan, penyelidikan, dan penuntutan tindak pidana transnasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak konvensi internasional terhadap efektivitas pelaksanaan hukum pidana transnasional, dengan fokus pada peran konvensi seperti Konvensi PBB Melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional (Palermo Convention). Studi ini menyoroti bagaimana konvensi tersebut memperkuat mekanisme kolaborasi internasional, termasuk proses ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, dan koordinasi yurisdiksi antarnegara. Temuan menunjukkan bahwa konvensi internasional tidak hanya menyatukan standar dan prosedur hukum di berbagai negara, tetapi juga meningkatkan kemampuan aparat penegak hukum nasional melalui harmonisasi aturan dan prinsip komplementaritas. Oleh karena itu, konvensi internasional menjadi fondasi penting dalam mengatasi hambatan hukum dan politik dalam penegakan hukum pidana transnasional, sekaligus mendukung perlindungan hak asasi manusia dan keadilan di tingkat global. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan analisis literatur hukum internasional dan nasional sebagai sumber data utama.
- Author Biographies
- Downloads
- Published
- 2025-05-08
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Asmariah Asmariah, PEMBERANTASAN KORUPSI ANTARA KETEGASAN DAN KEMANUSIAAN: STUDI EFEKTIVITAS HUKUMAN MATI DAN PERAMPASAN ASET DARI PERSPEKTIF HAM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 4 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Dina Afriyanti, URGENSI REGULASI OTOPSI MEDIS SEBAGAI BUKTI HUKUM: PERSPEKTIF HUKUM FORENSIK, ETIKA KEDOKTERAN, DAN HAK ASASI MANUSIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Anita Firdausi, Fauzan Nur Abadi, Tiara Yogi Dwi Amelia, Triana, TINJAUAN ETIS DAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI TENGAH MARAKNYA KONTEN DEEPFAKE DI MEDIA SOSIAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 6 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Kamandhaka Satrio Wibowo, Muhammad Tewa Zulghafir, UPAYA DALAM PENGAWASAN PUBLIK SEBAGAI PEMICU PRAKTIK KORUPSI TERSTRUKTUR DI PT PERTAMINA (2025) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Rizki Kurniawati, Riyanto Riyanto, Muhammad Fikri, Intan Purnamasari, Mita Rizky P, EFEKTIVITAS HUKUMAN MATI SEBAGAI DETERAN BAGI KORUPTOR DI INDONESIA: ANALISIS KRITIS DARI PERSPEKTIF HUKUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Prisya Nadia, Trubus Rahardiansyah, PEMBATALAN PERJANJIAN WARALABA YANG BELUM TERDAFTAR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Ahmad Rizki Banaludin, Egi Nurafrizal Fahmi, Muhammad Rifki Hadikusumo, PENIPUAN DENGAN MODUS PANIC CALL TINJAUAN HUKUM PIDANA DAN DAMPAKNYA TERHADAP KORBAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Sylvia Lesmana Clara, Dianne Eka Rusmawati, Nenny Dwi Ariani, PERLINDUNGAN HUKUM MEREK DI INDONESIA SECARA PREVENTIF DAN PENEGAKAN REPRESIF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Akbar Gusma, Ratna Endang Widuatie, Raditya Halim Pratama, Fikri Habib Sadida, ANALISIS PELANGGARAN KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA PADA LALU LINTAS KENDARAAN BERMOTOR SISTEM SATU ARAH (SSA) DI SEPANJANG JALAN MASTRIP , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Isma Nazwa Firmansyah, ANALISIS FORENSIK PROSEDUR AUTOPSI PADA KASUS KERACUNAN: STUDI REFLEKTIF MENELAAH DARI KASUS KOPI SIANIDA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
You may also start an advanced similarity search for this article.