TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN PAILIT PT. MULTI INTI KARYA OLEH KREDITOR DALAM PERKARA NOMOR 31/PDT.SUS-PAILIT/2023/PN.NIAGA.JKT.PST
- Authors
-
-
Aurelya Putri Alzahrah
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” JakartaAuthor -
Ema Nurkhaerani
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” JakartaAuthor
-
- Keywords:
- Bankruptcy, Creditor, Debtor, Bankruptcy Law., Kepailitan, Kreditor, Debitor, UUK-PKPU.
- Abstract
-
The increasingly dynamic business landscape in Indonesia has heightened the risk of default by corporate entities, rendering bankruptcy mechanisms a critical instrument for debt resolution. This study examines the legal aspects of the bankruptcy petition filed against PT. Multi Inti Karya by its creditors in Case No. 31/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. Employing a normative juridical method with statute approach and case approach, the research analyzes the Bankruptcy Law (UUK-PKPU) and the relevant court ruling. The findings indicate that PT. Multi Inti Karya met the bankruptcy criteria under Article 2(1) of the Bankruptcy Law, namely the existence of multiple creditors and an outstanding debt that was due and payable. Contributing factors to the bankruptcy included poor financial management, internal corporate instability, and the inability to meet financial obligations. The court’s decision to grant the petition was grounded in the principle of prima facie evidence and the protection of creditors’ rights.
Perkembangan dunia usaha di Indonesia yang semakin dinamis telah meningkatkan risiko terjadinya gagal bayar oleh entitas bisnis, sehingga mekanisme kepailitan menjadi instrumen penting dalam penyelesaian utang-piutang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis permohonan kepailitan terhadap PT. Multi Inti Karya oleh kreditornya dalam perkara Nomor 31/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, mengkaji ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) serta putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Multi Inti Karya memenuhi syarat kepailitan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU, yaitu adanya lebih dari satu kreditur dan utang yang telah jatuh tempo namun tidak dibayar. Faktor penyebab kepailitan meliputi manajemen keuangan yang buruk, ketidakstabilan internal perusahaan, dan ketidakmampuan memenuhi kewajiban finansial. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan didasarkan pada prinsip pembuktian sederhana dan perlindungan hak kreditor.
- Downloads
- Published
- 2025-06-10
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Dayinta Hutabarat, Christian Samuel Pangaribuan, REVITALISASI HUKUM ADAT MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP KRIMINALISASI MODERN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 6 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Ayu Indah Poncowati, Laura Ayu Azzahra, Putra Adhi Pratama, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU CYBERBULLYING: TINJAUAN DALAM KUHP DAN UU ITE DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- M.Satria Habibi, Geria Rahma, Rafli Suryadinata, Selvi Nabila Aprilia, Khairunnisa Puteri Ryanti, Mhd Fikry Al Ghifari, T.Arif Hidayat, Nurahim Rasudin, DINAMIKA HUKUM ADAT DALAM ARUS MODERNITAS: KAJIAN ANTROPOLOGI HUKUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Reyka Nadina Ilham, Muhammad Farid, Fristia Berdian Tamza, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SISTEM SKEMA PIRAMIDA DALAM DISTRIBUSI BARANG SEBAGAI TINDAK PIDANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Asha Ladesya Purnasya, Devina Alif Laela, Reza Prima Ramadan, PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA BULLYING TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Johan Amanda Maliku, Taun Taun, ANTARA HOAKS DAN UJARAN KEBENCIAN : KESENJANGAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI ERA DISINFORMASI DIGITAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Nayla Mafaza, Firganefi, Emilia Susanti, Rini Fathonah, Dona Raisa Monica, ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN BERKEDOK ARISAN ONLINE , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 6 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Alifia Cahyanda Septiani, Taun Taun, DAMPAK PEMIDANAAN TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Maria Nursiana Lalian, Elsiana Boe Dao, RATIO DECI DENDI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN/ATAU PENGANCAMAN OLEH PENAGIH PINJAMAN ONLINE ILEGAL MELALUI WHATSAPP DI TINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK NOMOR 19 TAHUN 2016 (Analisis Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Jonathan Asido Sibarani, DINAMIKA HUKUM DAGANG INDONESIA DALAM ERA DIGITAL: TANTANGAN DAN ADAPTASI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
You may also start an advanced similarity search for this article.