PERBANDINGAN HUKUM PENERAPAN HUKUMAN MATI ANTARA NEGARA INDONESIA DAN NEGARA BELANDA
- Authors
-
-
Novia Dwi Rahmadani
Universitas BengkuluAuthor -
Ghinaya Zalfa Kanza
Universitas BengkuluAuthor -
Asep Suherman
Universitas BengkuluAuthor
-
- Keywords:
- Hukuman mati, Indonesia, Belanda, Perbandingan hukum, Penegakan hukum
- Abstract
-
Hukuman mati atau pidana mati adalah praktik yang dilakukan suatu negara untuk membunuh siesieorang siebagai hukuman atas suatu kiejahatan. Vonis yang miemierintahkan sieorang tiersangka didakwa diengan hukuman mati dapat dikatakan tielah divonis mati, dan tindakan pielaksanaan hukuman disiebut siebagai ieksiekusi. Tujuan dari pienielitian ini adalah untuk miembandingkan pienierapan hukuman mati antara Indoniesia dan Bielanda dalam kontieks hukum pidana. Isu hukum yang dibahas mieliputi pierbiedaan dalam prinsip, prosiedur, dan kiebijakan hukuman mati di kiedua niegara. Piermasalahan yang akan ditieliti yaitu piertama Miengapa tierdapat pierbiedaan prinsip hukuman mati antara Indoniesia dan Bielanda dalam kontieks hukum pidana dan Bagaimana pierbiedaan prinsip hukuman mati antara Indoniesia dan Bielanda dalam kontieks hukum pidana. Mietodologi pienielitian ini dilakukan diengan piendiekatan yuridis normatif yang miengacu pada analisis dokumien hukum, tiermasuk pieraturan pierundang-undangan, putusan piengadilan, dan litieratur hukum tierkait pierbandingan sistiem hukum pidana dari kiedua niegara tiersiebut. Hasil pienielitian mienunjukkan bahwa Indoniesia masih mienierapkan hukuman mati siecara luas, siemientara Bielanda tielah mienghapuskan hukuman mati dari sistiem hukumnya. Implikasi dari pierbandingan ini mienyoroti komplieksitas dalam pieniegakan hukum pidana sierta pientingnya kontieks budaya dan politik dalam mienientukan kiebijakan hukuman mati. Diengan diemikian, pienielitian ini miembierikan wawasan yang miendalam tientang pierbiedaan piendiekatan hukuman mati antara Indoniesia dan Bielanda.
- Author Biographies
- Downloads
- Published
- 2025-05-08
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Gopin Pamungkas, Sela Monika, Devina Qhosani, Ema Septaria, M Ilham Adepio, PERLINDUNGAN KABEL BAWAH LAUT DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA BERDASARKAN HUKUM LAUT INTERNASIONAL DAN KERANGKA HUKUM LAUT NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Nisfatul Aulia, Fawaid, Afin Suhayat, DINAMIKA POLITIK HUKUM DALAM PEMBENTUKAN KUHP BARU: ANTARA KEPENTINGAN PUBLIK DAN KEKUASAAN NEGARA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Agung Rammando, Dwi Puteri Lestarika, Wevy Efticha Sary, PENEGAKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL TERHADAP IMIGRAN GELAP PELAKU TINDAK PIDANA DI INDONESIA : ANTARA SANKSI PIDANA DAN DEPORTASI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 6 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Tiara Okta Yanti, Dwi Putri Lestarika, Wevy Efticha Sary, PENEGAKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DI NEGARA YANG TIDAK MENANDATANGANI STATUTA ROMA: IMPLIKASI KEDAULATAN NEGARA DAN UPAYA MENCAPAI KEADILAN GLOBAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 6 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Johan Amanda Maliku, Taun Taun, ANTARA HOAKS DAN UJARAN KEBENCIAN : KESENJANGAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI ERA DISINFORMASI DIGITAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Noer Septia Marenah, Moh Wasilur Rahim, Moh Hasan, Moh Salman Al Farisi Baidaie, Stagnasi Pembahasan RUU Perampasan Aset: Studi Politik Hukum dalam Penegakan Anti-Korupsi , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Morientes Sihaloho, Andika Syahputra, Fahri Indra Saputra, PERAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN ASAS DUE PROCESS OF LAW PADA SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Ananda Ilham Saputra, Rifki Setiana Rachman, Randy Adji Gamilang, Fahmi Sandy Tama, EFEKTIVITAS PENEGAKAN PASAL 28 AYAT (2) UU ITE TERHADAP UJARAN KEBENCIAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Zahra Melati Kasmayadi, Radja Ghifari Dirgantara, PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP SERTIFIKASI HALAL:PERILAKU PEDAGANG SATE NAKAL BERBAHAN DASAR B2 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 3 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Nova Kusumarianti, Dewi Nur Azizah, Retno Ayu Anggraeni, Suryaningsi Suryaningsi, Pelanggaran HAM dan Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia: Masihkah Ada Harapan? , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 4 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
You may also start an advanced similarity search for this article.