SINKRONISASI PENGATURAN KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM PENERBITAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN: STUDI KASUS KALIMANTAN SELATAN
- Authors
-
-
Eprilia Maulida
Universitas Lambung MangkuratAuthor -
Raisa Qatsratu’ain
Universitas Lambung MangkuratAuthor
-
- Keywords:
- Mining Permits, Permit Law, OSS-RBA, Mining, Business Permits, Authority Synchronization, Governance, South Kalimantan., Perizinan Pertambangan, Hukum Perizinan, OSS-RBA, Pertambangan, Izin Usaha, Sinkronisasi Kewenangan, Tata Kelola, Kalimantan Selatan.
- Abstract
-
South Kalimantan is rich in natural resources, particularly in the mineral and coal mining sectors. The proliferation of mining practices in South Kalimantan often raises various issues, not only environmental problems but also problems related to a complex, non-transparent, and inefficient licensing system, which opens the door to illegal mining practices and overlapping permits. This study analyzes the implementation of the licensing system, including the transition from a manual system to the OSS RBA (Online Single Submission Risk-Based Approach) system. While the OSS RBA is expected to bring a breath of fresh air in simplifying licensing bureaucracy, in practice, this system still faces a number of normative and sociological challenges, particularly in the mining sector. These issues include inconsistencies between central government regulations and local policies, a lack of cooperation between agencies, and low participation by local governments in technical verification and supervision processes. This study applies a normative legal approach with a case study in South Kalimantan Province to assess the extent to which the implementation of OSS RBA can harmonize the authority of the central and local governments in issuing mining business permits. The findings of the study indicate that while the OSS RBA has successfully standardized procedures and improved transparency at the central level, it has not yet fully met the needs of regions with unique geographical, social, and environmental characteristics. Therefore, efforts are needed to harmonize regulations, enhance regional capacity, and formulate efficient coordination mechanisms between the central and regional governments to establish fair, sustainable mining governance that prioritizes the interests of local communities.
Kalimantan Selatan menyimpan berbagai kekayaan khususnya dalam sektor pertambangan mineral dan batubara. Maraknya praktik pertambangan di Kalimantan Selatan seringkali menimbulkan berbagai permasalahan bukan hanya permasalahan lingkungan saja yang dihadapi, namun juga terkait dengan permasalahan dalam sistem perizinan yang kompleks, tidak transparan dan efisiensi, yang mana hal ini membuka celah bagi praktik penambangan ilegal dan tumpang tindih izin. Studi ini menganalisis implementasi sistem perizinan, termasuk transisi dari sistem manual ke sistem OSS RBA (Online Single Submission Risk-Based Approach). Meski OSS RBA diharapkan membawa angin segar dalam penyederhanaan birokrasi perizinan, pada praktiknya sistem ini masih menghadapi sejumlah tantangan normatif dan sosiologis, terutama di sektor pertambangan. Permasalahan ini mencakup ketidaksesuaian antara aturan pemerintah pusat dan kebijakan daerah, kurangnya kerjasama antar instansi, serta rendahnya partisipasi pemerintah daerah dalam proses pengecekan teknis dan pengawasan. Penelitian ini menerapkan pendekatan hukum yuridis normatif dengan studi kasus di Provinsi Kalimantan Selatan untuk menilai sejauh mana penerapan OSS RBA dapat menyelaraskan kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam penerbitan izin usaha pertambangan. Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa meski OSS RBA berhasil melakukan standarisasi prosedur dan meningkatkan transparansi di tingkat pusat, hal ini masih belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan daerah yang memiliki ciri geografis, sosial, dan lingkungan yang unik. Karena itu, diperlukan usaha untuk menyelaraskan regulasi, meningkatkan kapasitas daerah, serta merumuskan mekanisme koordinasi yang efisien antara pemerintah pusat dan daerah untuk membangun tata kelola pertambangan yang adil, berkelanjutan, dan berfokus pada kepentingan masyarakat setempat.
- Downloads
- Published
- 2025-06-16
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Moh Zuhair Zeinelndra, Ifdhalis Sanah, Badrut Tamam, ANALISIS KARAKTER PRODUK HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA NO 5 TAHUN 1960 DARI MASA KEMASA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Luthfia Choiru Nisa’, Arief Suryono, IMPLIKASI YURIDIS PERSEROAN TERBATAS TIDAK MELAKSANAKAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (Studi Kasus PT. Kalimantan Soil Engineering) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 6 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Aldi Syulton Arrosyid, Ratna Endang Widuatie, Muhammad Boy Sahabillah, Hariz Alfarizi, ANALISIS HUKUM NATURALISASI KEWARGANEGARAAN INDONESIA DALAM SEPAK BOLA : STUDI KASUS NENEK IVAR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Ayu Indah Poncowati, Laura Ayu Azzahra, Putra Adhi Pratama, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU CYBERBULLYING: TINJAUAN DALAM KUHP DAN UU ITE DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Junaedi Hasyim, Rahmatiah, Andi Muhammad Akmal, HUKUM ISLAM DALAM BIDANG EKONOMI (IQTISHADIYYAH) DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 3 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Susilo Handoko, UU HORTIKULTURA DORONG INTERVENSI PEMERINTAH ATAS ANJLOKNYA HARGA SINGKONG DI LAMPUNG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 3 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Muhammad Arya, Yuni Oktaviarani, Nabilla Syafira, Fitri Yani, Alya Artika Sari, KONSEP DAN PRAKTIK ETIKA BISNIS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Yukey Anggraini, Arya Dwi Bramantio, MUTASI SEBAGAI INSTRUMEN PENEGAKAN DISIPLIN ASN: ANALISIS YURIDIS TERHADAP PRAKTIK MUTASI SEBAGAI SANKSI TIDAK LANGSUNG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Indah Amalia Khartika, Mutiara Deja Saputri, Nabila Afifah, Zasmita Maulia Sari, M. Tedi Ansori, OTONOMI KHUSUS SEBAGAI WUJUD DESENTRALISASI ASIMETRIS DALAM NEGARA KESATUAN: KAJIAN YURIDIS TERHADAP IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Ilham Indra Mulya, Zahratul Maulida, Fadiza Amalia Putri, Imelda Vratista, Dewi Safira, Mulyadi Mulyadi, ANALISIS PELANGGARAN KODE ETIK DAN PROFESIONALISME KEPOLISIAN DALAM KASUS PENEMBAKAN SISWA DI SEMARANG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
You may also start an advanced similarity search for this article.