TINJAUAN HUKUM TERHADAP RANGKAP JABATAN NOTARIS SEBAGAI KOMISARIS PERSEROAN TERBATAS
- Authors
-
-
Michael Angel Runtulalo
Universitas Pelita HarapanAuthor -
Udin Silalahi
Author
-
- Keywords:
- Notaris, Rangkap Jabatan, Komisaris Perseroan Terbatas
- Abstract
-
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi hukum terhadap praktik rangkap jabatan notaris sebagai komisaris dalam perseroan terbatas (PT) serta menilai dampaknya terhadap prinsip independensi dan integritas profesi notaris. Dalam sistem hukum Indonesia, notaris memegang peran penting dalam menjamin kepastian hukum melalui pembuatan akta otentik yang netral dan tidak memihak. Namun, praktik rangkap jabatan berpotensi menciptakan konflik kepentingan yang mengancam kepercayaan publik terhadap akta-akta yang diterbitkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode studi kepustakaan, yang mencakup analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta pandangan para ahli, dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun jabatan komisaris tidak secara eksplisit disebutkan dalam larangan Pasal 17 UU Jabatan Notaris, posisi tersebut termasuk dalam struktur kekuasaan korporasi dan memiliki potensi besar menimbulkan konflik kepentingan. Posisi rangkap jabatan tersebut dianggap bertentangan dengan prinsip netralitas dan independensi yang harus dijaga oleh seorang notaris sebagai pejabat publik. Selain itu, akta yang dibuat oleh notaris yang melanggar prinsip ini berisiko kehilangan keabsahan hukum. Pengawasan terhadap praktik ini dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN), namun masih ditemukan kelemahan dalam penerapan sanksi dan sistem deteksi dini. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan sistem administrasi hukum berbasis digital, seperti verifikasi otomatis pada SABH/AHU Online, untuk mencegah notaris yang merangkap jabatan mengesahkan akta dalam entitas tempat ia menjabat. Dengan demikian, penegakan prinsip etik dan hukum dalam profesi kenotariatan dapat lebih efektif serta mampu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum.
- Downloads
- Published
- 2025-05-09
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Akhmad Kautsar Fattah, Handar Subhandi Bakhtiar, CROSS-BORDER PROPERTY OWNERSHIP DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL: SUATU STUDI PERBANDINGAN NEGARA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Andika Rafa Hendrawan Andika, Bagas Dava Aji Ramadhan Bagas Dava, Bayu Arif Hiahdar Bayu, Triana, S.Kom., M.Kom, Perlindungan Hukum bagi Korban Kejahatan Digital dalam Perspektif UU ITE dan KUHP , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Putri Sofiani Danial, Trubus Rahardiansyah, PRAKTIK PENAGIHAN ABUSIF OLEH PINJAMAN ONLINE ILEGAL: KETIMPANGAN AKSES KEADILAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Cindiana Ni Luh Made Nava, Suastini Ni Luh Putu, Artayasa I Made, EFEKTIVITAS PELAYANAN PENDAFTARAN ANTREAN ONLINE MELALUI APLIKASI MOBILE JKN DI INSTALASI RAWAT JALAN RSU DHARMA YADNYA DENPASAR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Salwa Rahmah Asysyifa Prasad, EFEKTIVITAS PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR : TINJAUAN TERHADAP UU JAMINAN FIDUSIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
You may also start an advanced similarity search for this article.