Mencari Format Ideal Pengadilan Khusus Pajak Pasca Putusan MK nomor 26/PUU-XXI/2023
- Authors
-
-
Anis Fauzan
Author
-
- Keywords:
- Pengadilan Pajak, Mahkamah Agung, Putusan MK Nomor 26/PUU-XXI/2023
- Abstract
-
Penelitian ini bertujuan untuk mencari format ideal Pengadilan Pajak pasca Putusan MK Nomor 26/PUU-XXI/2023. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif analitik. Hasil dari penelitian ini adalah untuk mencari format ideal Pengadilan Pajak di masa depan, terutama pasca masa transisi, maka terdapat tiga poin pertimbangan yang harus dilakukan. Pertama, kedudukan ideal Pengadilan Pajak di masa depan. Kedua, rekrutmen hakim Pengadilan Pajak, terutama hakim ad hoc yang tidak mungkin akan kembali merujuk pada Keputusan Menteri Keuangan, KMK Nomor 449/KMK.01/2003. Ketiga, integrasi kompetensi kuasa hukum di Pengadilan Pajak yang mencakup kompetensi dalam memahami segala bentuk ketentuan-ketentuan hukum perpajakan sekaligus kompetensi dirinya sebagai seorang advokat. Hal ini karena pengadilan pajak merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan PTUN jadi harus tunduk pada ketentuan yang seperti yang diatur dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- Downloads
- Published
- 2025-06-18
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Haidar Muhamad Ali, WASIAT WAJIBAH DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM: ANALISIS PUTUSAN PA SURABAYA NOMOR 2331/PDT.P/2024/PA.SBY , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 4 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Bagas Arya Jatmika, Etty Mulyati, Agus Suwandono, PRAKTIK PEMBEBANAN BIAYA TAMBAHAN PADA KREDIT MACET OLEH BANK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN PELINDUNGAN KONSUMEN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 4 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Lailatul Rosida, Isomuddin Isomuddin, TENTANG PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIADALAM SITUASI KONFLIK BERSENJATA DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Bagus Prasetyo Santoso, Frans Simangunsong, UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 SEBAGAI PEMBERIAN BEBAS BERSYARAT PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 4 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Rahmawati Towoliu, Elieser Irianta Ginting, Amos Arakian, Amir Minabari, PENYEBARAN HOAKS TENTANG IJAZAH PRESIDEN JOKO WIDODO SEBAGAI TINDAK PIDANA INFORMASI ELEKTRONIK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Reza Fatika Yuniar, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMALSUAN SERTIFIKAT TANAH: ANALISIS HUKUM AGRARIA DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Yoca Binar Galaxy, URGENSI PENATAAN HUKUM ATAS TAMBANG PASIR TRADISIONAL DI LUMAJANG: PERSPEKTIF KEADILAN EKOLOGIS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Priscilia Bella Angelina Malau, PENANGANAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA MELALUI DIVERSI DALAM PRINSIP SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK(SPPA) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Muhammad Alifia Aziz Rosadi, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM TATA KELOLA PERUSAHAAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 4 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Nadzim Ash Shilham, Asnav Farouq Nugroho, Irma Salvia Nisrina, Fani Hidayatul Maula, PERSPEKTIF DOKTRINAL TERHADAP HUKUM KONTRAK DALAM ASURANSI JIWA DI INDONESIA: Kasus BNI Life (2020) Manipulasi Klaim Asuransi Tagihan Rumah Sakit Palsu Hingga Rekayasa Kematian , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
You may also start an advanced similarity search for this article.