HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI KARIR SEBAGAI IBU RUMAH TANGGA: PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN KESETARAAN GENDER
- Authors
-
-
Mohammad Sirodjat Tamimi
Universitas Hasyim Asy’ari Tebuireng, Jawa TimurAuthor -
Ahmad Faruq
Universitas Hasyim Asy’ari Tebuireng, Jawa TimurAuthor
-
- Keywords:
- istri karir, hak dan kewajiban, KHI, kesetaraan gender, career wife, rights and obligations, KHI, gender equality
- Abstract
-
Seiring dengan kemajuan zaman, terjadi evolusi dalam cara pandang terhadap hak dan kewajiban suami istri. Tuntutan kesetaraan gender antara pria dan wanita, baik dalam ranah maupun publik, dipicu oleh gerakan feminisme yang memperjuangkan hak dan kesempatan yang setara bagi perempuan, terutama dalam hal pekerjaan dan pengembangan karir. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis-normatif, di mana kami meneliti bahan pustaka, baik data primer maupun sekunder, yang terkait dengan objek penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (conseptual approach). Pendekatan konseptual diterapkan untuk menganalisis berbagai konsep hukum. Melalui pendekatan ini, kami berusaha memahami makna yang terkandung dalam istilah-istilah hukum, sekaligus menguji istilah tersebut dalam konteks teori dan praktik yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) masih mengandung ketimpangan gender dalam pengaturan relasi suami-isteri, dengan kecenderungan mempertahankan struktur patriarkal yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Jika diuji menggunakan teori gender, KHI dalam bentuknya saat ini belum sepenuhnya relevan untuk mewujudkan keadilan relasional dan kesetaraan hak dalam rumah tangga. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi norma-norma hukum keluarga Islam yang lebih responsif terhadap prinsip keadilan gender dan dinamika masyarakat muslim kontemporer. Pergeseran ini menyebabkan perempuan yang dulunya fokus pada urusan rumah tangga kini juga berperan sebagai wanita karir yang produktif. Konsekuensinya, mereka mengemban dua peran sekaligus, yang seringkali menimbulkan beban ganda. Wanita karir yang aktif di luar rumah cenderung kurang memperhatikan bahkan melupakan tanggung jawab utama mereka sebagai ibu, karena terikat oleh peraturan perusahaan. Situasi ini menyulitkan mereka dalam menjalankan kewajiban sebagai ibu dan berpotensi mengurangi keharmonisan rumah tangga.
With the passage of time, there has been a shift in perspective on the rights and obligations of husbands and wives. The demand for gender equality between men and women, in both the private and public spheres, has been driven by feminist movements advocating for equal rights and opportunities for women, particularly in terms of employment and career advancement. This study employs a normative-juridical approach, which involves examining legal literature and relevant primary and secondary data related to the research object. The method used is the conceptual approach, which is aimed at analyzing legal materials to understand the meanings embedded in legal terms. This approach seeks to uncover new interpretations or to test legal terminology within theoretical and practical contexts. The findings reveal that the Compilation of Islamic Law (KHI) still contains gender inequality in the regulation of husband-wife relations, showing a tendency to preserve a patriarchal structure that places women in a subordinate position. When analyzed using gender theory, the current form of the KHI is not yet fully relevant to achieving relational justice and equal rights within the household. Therefore, a reformulation of Islamic family law norms is needed one that is more responsive to gender justice principles and the dynamics of contemporary Muslim society. This societal shift has led women, who were previously focused on domestic responsibilities, to also take on productive roles as career women. As a result, they bear dual responsibilities, which often lead to a double burden. Career women who are active outside the home tend to pay less attention to or even neglect their primary responsibilities as mothers, due to the demands of company regulations. This situation makes it difficult for them to fulfill their maternal duties and potentially undermines household harmony - Downloads
- Published
- 2025-06-18
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Cita Putri Agulia, Dwi Putri Lestarika, Wevy Efticha Sary, ANALISIS PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI KAMBOJA MELALUI PERAN INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC) DALAM MELAWAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Raisa Rizqiya, Maylana, Faulina Nandaretha, ANALISIS HUKUM REALITA DAN REGULASI PEMADAM KEBAKARAN SWADAYA DI BANJARMASIN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 3 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Roihan Roihan, Riskadatul Maghfiroh, Ryan Dwi Safitri, PENGADILAN HAM DALAM PUSARAN KEPENTINGAN POLITIK: KAJIAN POLITIK HUKUM TERHADAP UU NO. 26 TAHUN 2000 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Dzauraz Zidnan R, Fajar Agus H, Muhammad Afif F, Eksanudin, Tegar Harbriyana P, PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA TERORISME DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Chelsea Kairadinda Adam, Irwan Triadi, DUALISME YURISDIKSI PERADILAN MILITER DAN UMUM DALAM PENANGANAN PELANGGARAN HAM OLEH TNI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 6 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- M. Rozi Nur Cahyo, Danu Suryani, Hidayat Rumatiga, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANGGOTA BRIMOB DALAM PELAKSANAAN PENINDAKAN KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA DI PAPUA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2002 TENTANG POLRI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Callista Anastasia Shallom Poerba, Kayus Kayowuan Lewoleba, KEJAHATAN SEKSUAL VIRTUAL TERHADAP ANAK (Studi Kriminologi Terhadap Komunitas Grup Inses Online) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Lilis Alawiyah, Liya Yuliana, IMPLIKASI HUKUM DAN SOSIAL TERHADAP PERKARA TINDAKAN PIDANA KORUPSI DI MASYARAKAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 4 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Irwan Triadi, Yasmeen Auliandini Arafah, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN KOMANDO DALAM PELANGGARAN BERAT HAM OLEH PRAJURIT MILITER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Sarah Dian Utami, Dwi Putri Lestarika, Wefy Efticha Sary, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA HUMAN TRAFFICKING DALAM KASUS EKPLOITASI MAHASISWA INDONESIA DALAM PROGRAM MAGANG FERIENJOB DI JERMAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
You may also start an advanced similarity search for this article.