PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYUSUNAN REGULASI TERHADAP PENINGKATAN EKONOMI MELALUI PEMBERDAYAAN BUDAYA DI PARIWISATA SETU BABAKAN
- Authors
-
-
Raffi Fathin Saputra
Universitas Pembangunan Nasional Veteran JakartaAuthor -
Ilyasa Laits Sambarana
Universitas Pembangunan Nasional Veteran JakartaAuthor -
Christian Joseph Silaban
Universitas Pembangunan Nasional Veteran JakartaAuthor -
Rayhan Algiffari Suharno
Universitas Pembangunan Nasional Veteran JakartaAuthor -
Mahmud Aqil
Universitas Pembangunan Nasional Veteran JakartaAuthor
-
- Keywords:
- Pemerintah Daerah, Regulasi, Budaya, Ekonomi Lokal, Pariwisata Setu Babakan, Local Government, Regulation, Culture, Local Economy, Setu Babakan Tourism
- Abstract
-
Penelitian ini mengkaji peran strategis pemerintah daerah dalam penyusunan regulasi guna mendukung peningkatan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan budaya lokal di destinasi wisata Setu Babakan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konsep, dan studi kasus. Temuan menunjukkan bahwa meskipun telah ada berbagai regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan terutama dalam hal koordinasi antar pihak terkait. Selain itu, partisipasi aktif pelaku UMKM menunjukkan inisiatif lokal dalam mempertahankan stabilitas ekonomi. Kesimpulannya, diperlukan regulasi yang lebih tegas, inklusif, dan terkoordinasi agar pemberdayaan budaya dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat.
This study examines the strategic role of local governments in formulating regulations to support economic development through the empowerment of local culture at the Setu Babakan tourism destination. The research method used is normative juridical with statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that although various regulations have been issued by central and local governments, their implementation still faces challenges, especially in coordination among stakeholders. Furthermore, the active participation of MSME actors shows local initiatives in maintaining economic stability. In conclusion, firmer, inclusive, and well-coordinated regulations are needed to ensure that cultural empowerment can proceed sustainably and provide real economic benefits to the community.
- Author Biographies
- Cover Image
-
- Published
- 2025-06-20
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Sela Marsya, Anisa Rahma Yanti, Nadiya Salsabila, Suci, Betty Br. Butar-Butar, Fahri Andika, Azzahratul Khoiri Adha, Zahratul Mufidah Lubis, Fidela Putri Khairani, KEARIFAN LOKAL BUDAYA MELAYU RIAU BOLU KEMOJO DAN KUE KETAN TALAM DURIAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 3 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Anita Sara Purba, Trubus Rahardiansyah, EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI PRAKTIK GADAI ILEGAL DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Ali Imran, PERAN POLITIK HUKUM DALAM PEMBENTUKAN SISTEM ARBITRASE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (Tinjauan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Rizqillah Rizqillah, Miftahul Ulum, SEKOLAH RAKYAT SEBAGAI STRATEGI PENDIDIKAN INKLUSIF UNTUK PEMBERDAYAAN SDM MARGINAL DI INDONESIA: ANALISIS PROGRAM ERA PRESIDEN PRABOWO , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- M. Yudhistira Bintang .P, Dimas Kurnia Iqram, Sonnadia Salsabilla Putri, Sumayya Nadia Haq, Putri Ananda Asisti, ASAS OTONOMI DAERAH DAN TANTANGAN HARMONISASI PUSAT-DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 4 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Anugra Agustian Ekaputra, Amelia Febrianti, Aline Yunia Muntaha, Delia Trianita, Pipi Susanti, DAMPAK DESENTRALISASI TERHADAP HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Asna Rohmatun Nur Azizah, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Lego Karjoko, ANALISIS PERATURAN DAERAH DIY NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG RUED DIY TAHUN 2020-2050 SEBAGAI INSTRUMEN NZE DALAM PERSPEKTIF KONSEP HUKUM LON L. FULLER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Indah Amalia Khartika, Mutiara Deja Saputri, Nabila Afifah, Zasmita Maulia Sari, M. Tedi Ansori, OTONOMI KHUSUS SEBAGAI WUJUD DESENTRALISASI ASIMETRIS DALAM NEGARA KESATUAN: KAJIAN YURIDIS TERHADAP IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Fanny Ainisyah Ath-thariq , Fina Oktafiani, Janet Sabrina Heriyanto , PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM LAYANAN ADMINISTRASI ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH DI KOTA SERANG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 3 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Nayyara Putri Aliya, Fathan Hariz, Chris Matthew Tobing, Yasmin Fakhira Khairatun Hisan, BENTURAN HUKUM PARIWISATA DAN HUKUM ADAT: STRATEGI HARMONISASI REGULASI DALAM PENGELOLAAN KEK MANDALIKA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 4 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
You may also start an advanced similarity search for this article.