MENELISIK CELAH HUKUM DALAM KASUS PENIPUAN APLIKASI DANA: ANTARA TANGGUNG JAWAB KONSUMEN, PENYEDIA LAYANAN, DAN APARAT PENEGAK HUKUM

Abstract

Penelitian ini membahas celah hukum dalam perlindungan konsumen terhadap kasus penipuan digital melalui aplikasi dompet elektronik DANA. Meskipun pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi seperti UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, dan UU Perlindungan Data Pribadi, kenyataannya perlindungan yang diberikan masih belum optimal. Konsumen masih menghadapi risiko besar akibat lemahnya literasi digital, sistem keamanan yang belum maksimal, serta mekanisme pengaduan yang tidak efektif. Di sisi lain, penyedia layanan seperti DANA seringkali membatasi tanggung jawab mereka. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif untuk menganalisis tanggung jawab konsumen, penyedia layanan, dan aparat penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan perlunya kolaborasi lintas sektor, reformasi regulasi, dan peningkatan edukasi publik untuk membangun ekosistem digital yang aman, adil, dan akuntabel.

Kata kunci: DANA; perlindungan konsumen; penipuan digital; hukum fintech

Abstract

This research explores the legal gaps in consumer protection concerning digital fraud cases through the DANA e-wallet application. Although the Indonesian government has issued various regulations, such as the Consumer Protection Act, the Electronic Information and Transactions Law, and the Personal Data Protection Law, their implementation remains suboptimal. Consumers face significant risks due to low digital literacy, insufficient system security, and ineffective complaint mechanisms. Meanwhile, service providers like DANA often limit their responsibilities. This study employs a normative legal approach to analyze the responsibilities of consumers, service providers, and law enforcement agencies. The findings emphasize the need for cross-sector collaboration, regulatory reform, and public education to build a secure, fair, and accountable digital ecosystem.

Keywords: DANA, consumer protection;  digital fraud; fintech law