PKPU SEBAGAI UPAYA HUKUM TERHADAP DEVELOPER ATAS KETERLAMBATAN PENYERAHAN RUMAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU

Abstract

Permasalahan mengenai wanprestasi oleh developer dalam keterlambatan penyerahan rumah kepada konsumen menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya apabila dikaitkan dengan upaya hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Dalam praktiknya, belum terdapat pemahaman yang seragam bagaimana wanprestasi tersebut dapat dikualifikasikan sebagai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (6) dan pembuktian sederhana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana keterlambatan penyerahan rumah oleh developer dapat dijadikan dasar permohonan PKPU dari perspektif hukum perjanjian dan hukum kepailitan. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian menegaskan bahwa permohonan PKPU terhadap developer atas dasar wanprestasi dapat dikabulkan secara yuridis sepanjang terpenuhi syarat formil dengan melalui pembuktian sederhana sesuai ketentuan perundang-undangan, serta pentingnya interpretasi hukum yang konsisten untuk menjamin perlindungan hukum bagi konsumen sebagai kreditor.

The issue of breach of contract by developers in the form of delayed handover of houses to consumers gives rise to legal uncertainty, particularly when examined in the context of legal remedies through Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU). In practice, there is no uniform understanding as to whether such breach can be classified as a due and payable debt as referred to in Article 1 point (6) and the simplified evidentiary standard under Article 2 paragraph (1) in conjunction with Article 8 paragraph (4) of the Bankruptcy and PKPU Law (Law No. 37 of 2004). This study aims to analyze how the delay in house handover by developers can serve as the legal basis for a PKPU petition, from the perspective of contract law and insolvency law. The research employs a normative juridical method using statutory and case approaches. The results affirm that a PKPU petition against a developer based on breach of contract can be legally granted, provided that the formal requirements are fulfilled through principle of simple proof in accordance with statutory provisions. The study also highlights the need for consistent legal interpretation to ensure legal protection for consumers as creditors.