KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PEMBENTUKAN RUMAH TAHANAN ANAK DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
- Authors
-
-
Muh Rafli Akbar
Universitas TerbukaAuthor -
Radini
Universitas TerbukaAuthor
-
- Keywords:
- Legal Certainty, Juvenile Detention, Juvenile Justice, SPPA Law
- Abstract
-
Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA) reflects the state's constitutional responsibility to ensure legal protection for children in conflict with the law. One of the core mandates of this legislation is the obligation to provide juvenile detention centers that are separate from adult facilities, in order to guarantee the safety, psychological well-being, and proper development of children throughout the judicial process. However, its implementation across various regions in Indonesia remains suboptimal. The absence of adequate juvenile detention facilities often results in children being detained alongside adult inmates, posing serious psychosocial risks and contradicting the principle of child protection. This study aims to analyze the legal certainty surrounding the establishment of juvenile detention centers under the SPPA Law, identify the barriers hindering its implementation, and evaluate the effectiveness of the normative framework at the practical level. This study employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and comparative approaches, and is analyzed descriptively and analytically through a literature-based study. The findings indicate that several challenges—ranging from institutional constraints, limited budgets, weak inter-agency coordination, to a lack of understanding among law enforcement officials about juvenile justice principles—have contributed to the ineffective implementation of the law. The disparity between normative expectations and practical realities indicates a condition of legal uncertainty. Therefore, policy reform is necessary through regulatory strengthening, institutional capacity building, adequate budget allocation, and ongoing training for law enforcement personnel, in order to realize effective and sustainable legal protection for children within Indonesia’s juvenile justice system.
- Downloads
- Published
- 2025-06-21
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Rifai Rifai, Suman Maruli Tua Manihuruk, Savana Maulia, Ahmad Zaini, Devianty Milania Tannavaro, Masayu Kyla Azaria, Cindy Maulitha, Pricila Intan Purnama, EFEKTIFITAS PERLINDUNGAN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DI INDONESIA (ANALISIS YURIDIS DAN STRATEGI PENEGAKAN HUKUM) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- M. Ilham Kurniawan, Prigel Aditama, Chichi Savitri, Annisa Tri Anggita, Pipi Susanti, MENGGAGAS CONSTITUTIONAL COMPLAINT SEBAGAI KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK MEMPERKUAT HAK-HAK KONSTITUSIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Meila Maulidina Eka Putri, Masyunah Masyunah, Nur Aini, Siti Maltufah, Djulaeka Djulaeka, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG DIRUGIKAN OLEH PIHAK EKSPEDISI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Irwan Triadi, Andi Tyara Ardiningtyas, PEMBAJAKAN DI PERAIRAN SOMALIA: DAMPAK GLOBAL, HUKUM INTERNASIONAL, DAN STRATEGI PENANGGULANGAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Anneke Mawlidya, PENERAPAN DIGITAL FORENSIK DALAM MENGIDENTIFIKASI PELAKU PENIPUAN DAN PERAN DIGITAL FORENSIK SEBAGAI ALAT BUKTI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Afifah Juliawati, Tajul Arifin, MENGAMBIL HAK ORANG LAIN DALAM PERSPEKTIF HR. MUSLIM NO. 2564 DAN PASAL 362 KUHP , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Salwa Rahmah Asysyifa Prasad, EFEKTIVITAS PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR : TINJAUAN TERHADAP UU JAMINAN FIDUSIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Muhammad Imron, Dr.Junifer Dame Panjaitan S.H.,M.H, PEMULIHAN KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Gopin Pamungkas, Sela Monika, Devina Qhosani, Ema Septaria, M Ilham Adepio, PERLINDUNGAN KABEL BAWAH LAUT DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA BERDASARKAN HUKUM LAUT INTERNASIONAL DAN KERANGKA HUKUM LAUT NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Zayyan Syafiqah Aggistri, Ariawan Gunadi, IMPLIKASI HUKUM REFORMASI UNDANG-UNDANG BADAN USAHA MILIK NEGARA TERHADAP PENERAPAN BUSINESS JUDGMENT RULE DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH DIREKSI PERUSAHAAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
You may also start an advanced similarity search for this article.