EFEKTIFITAS PERLINDUNGAN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DI INDONESIA (ANALISIS YURIDIS DAN STRATEGI PENEGAKAN HUKUM)

Abstract

Perlindungan terhadap Tata Letak Sirkuit Terpadu (TLST) merupakan bagian penting dalam rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang memiliki peran strategis dalam mendukung inovasi teknologi dan kemandirian industri nasional. Di Indonesia, pengaturan mengenai TLST telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000. Namun demikian, pelaksanaan perlindungannya masih menghadapi tantangan serius, seperti rendahnya kesadaran pendaftaran, lemahnya kapasitas kelembagaan, serta minimnya penegakan hukum yang efektif. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji tantangan dalam implementasi perlindungan hukum TLST di Indonesia serta menawarkan strategi pembaruan regulasi yang responsif, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Selain itu, dilakukan studi perbandingan dengan sistem perlindungan TLST di Jepang dan Amerika Serikat guna menarik pelajaran kelembagaan dan teknis yang dapat diadopsi. Hasil kajian menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk mereformasi sistem pendaftaran, membentuk lembaga teknis validasi, serta memperkuat jalur litigasi berbasis keahlian guna meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap desain TLST di Indonesia.

The protection of Layout Designs of Integrated Circuits (LDIC) is a crucial component of the intellectual property rights (IPR) regime, playing a strategic role in fostering technological innovation and strengthening national industrial independence. In Indonesia, LDIC protection is governed under Law No. 32 of 2000. However, its practical implementation remains weak due to limited awareness among stakeholders, institutional capacity gaps, and ineffective legal enforcement. This paper aims to examine the legal challenges in the implementation of LDIC protection in Indonesia and to propose regulatory reforms through a normative and empirical legal approach. Furthermore, a comparative study is conducted on LDIC protection systems in Japan and the United States to extract institutional and technical best practices. The findings highlight the urgent need to reform the registration system, establish a dedicated technical validation body, and strengthen litigation pathways with specialized expertise to ensure more effective legal protection of LDIC in Indonesia.