KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PEMBENTUKAN RUMAH TAHANAN ANAK DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
- Authors
-
-
Muh Rafli Akbar
Universitas TerbukaAuthor -
Radini
Universitas TerbukaAuthor
-
- Keywords:
- Legal Certainty, Juvenile Detention, Juvenile Justice, SPPA Law
- Abstract
-
Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA) reflects the state's constitutional responsibility to ensure legal protection for children in conflict with the law. One of the core mandates of this legislation is the obligation to provide juvenile detention centers that are separate from adult facilities, in order to guarantee the safety, psychological well-being, and proper development of children throughout the judicial process. However, its implementation across various regions in Indonesia remains suboptimal. The absence of adequate juvenile detention facilities often results in children being detained alongside adult inmates, posing serious psychosocial risks and contradicting the principle of child protection. This study aims to analyze the legal certainty surrounding the establishment of juvenile detention centers under the SPPA Law, identify the barriers hindering its implementation, and evaluate the effectiveness of the normative framework at the practical level. This study employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and comparative approaches, and is analyzed descriptively and analytically through a literature-based study. The findings indicate that several challenges—ranging from institutional constraints, limited budgets, weak inter-agency coordination, to a lack of understanding among law enforcement officials about juvenile justice principles—have contributed to the ineffective implementation of the law. The disparity between normative expectations and practical realities indicates a condition of legal uncertainty. Therefore, policy reform is necessary through regulatory strengthening, institutional capacity building, adequate budget allocation, and ongoing training for law enforcement personnel, in order to realize effective and sustainable legal protection for children within Indonesia’s juvenile justice system.
- Downloads
- Published
- 2025-06-21
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Isma Nazwa Firmansyah, PERANAN ILMU KEDOKTERAN FORENSIK SEBAGAI PENEGAKAN HUKUM DALAM PERKARA KASUS KRIMINAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Indah Amalia Khartika, Mutiara Deja Saputri, Nabila Afifah, Zasmita Maulia Sari, M. Tedi Ansori, OTONOMI KHUSUS SEBAGAI WUJUD DESENTRALISASI ASIMETRIS DALAM NEGARA KESATUAN: KAJIAN YURIDIS TERHADAP IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Chelsea Kairadinda Adam, Irwan Triadi, DUALISME YURISDIKSI PERADILAN MILITER DAN UMUM DALAM PENANGANAN PELANGGARAN HAM OLEH TNI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 6 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Laurensius Hotma Martogi Haloho, Firganefi, Dona Raisa Monica, ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP TAWURAN ANTAR PELAJAR YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (STUDI KASUS DI POLDA LAMPUNG) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 3 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Rizki Kurniawati, Riyanto Riyanto, Muhammad Fikri, Intan Purnamasari, Mita Rizky P, EFEKTIVITAS HUKUMAN MATI SEBAGAI DETERAN BAGI KORUPTOR DI INDONESIA: ANALISIS KRITIS DARI PERSPEKTIF HUKUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Dina Afriyanti, AKUNTABILITAS DAN STANDAR PROFESI AHLI FORENSIK DI INDONESIA: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEKUATAN KETERANGAN AHLI DI PERSIDANGAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Desy Natalia, Farsya Dalila Alamsyah, Stefie Yuliandra, Febrina Dwi Pramesti, Mohamad Rifqi Rizqathallah, TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG MENIMBULKAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Kevin Angelo Pangaribuan, Irwan Triadi, ANALISIS KOMPARATIF ASAS-ASAS HUKUM PIDANA UMUM DAN HUKUM PIDANA MILITER DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Tamara Labiba, Dede Agus , Jarkasi Anwar , ANALISIS TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM JUAL BELI TAS MEREK YSL PALSU MELALUI E-COMMERCE INSTAGRAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Faizah Al-Habsyi, Dr. Sri Astutik, S.H., M.H., Dr.Noenik Soekorini,S.H.,M.H., Dr. Vieta Imelda Cornelis, S.H.,M.Hum, TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN PSIKIS TERHADAP ISTRI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR : 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KDRT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
You may also start an advanced similarity search for this article.