TRANSFORMASI DELIK PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM ERA DIGITAL: RELEVANSI UU ITE PASCA PERUBAHAN KEDUA
- Authors
-
-
Putri Ramadhani Rangkuty
Universitas Islam Negeri Sumatera UtaraAuthor -
Arsyad Rizky Pratama Siregar
Universitas Islam Negeri Sumatera UtaraAuthor
-
- Keywords:
- Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), defamation, freedom of expression, digital era, legal transformation
- Abstract
-
The development of information and communication technology has significantly transformed patterns of social interaction, particularly through social media and digital platforms. Within this context, the defamation offense regulated under the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) has become a controversial issue, as it is often perceived to potentially suppress freedom of expression. This study aims to analyze the transformation of defamation offenses in the digital era and assess the relevance of UU ITE articles following the second amendment through Law No. 1 of 2024. Using a normative-juridical approach and qualitative analysis of regulations, legal documents, and court decisions, this research finds that the revision of UU ITE has narrowed the scope for multiple interpretations by removing the element of “insult” and clarifying the legal subject. Although normatively improved, the implementation of these provisions in practice still faces challenges, such as inconsistent understanding among law enforcement officers and the lack of digital legal literacy among the public. Therefore, the relevance and effectiveness of these provisions heavily depend on fair law enforcement, public legal education, and the establishment of implementing regulations that uphold human rights protection and freedom of expression in the digital age.
- Downloads
- Published
- 2025-06-21
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Putri Ramadhani Rangkuty, Dinda Ayu Arini Chaniago, Fitria Muchtar Siregar, Irham Mahromy Munthe, Irpan Mauliandi Damanik, Nia Amelia Suhada Dalimunthe, Rahman Al-Fauzi Siregar, ASPEK KRIMINOLOGI HUKUM DALAM KEJAHATAN DIGITAL REMAJA: STUDI UU ITE DAN FAKTOR SOSIAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Similar Articles
- Betti Rahmasari, M. Fachri Hanafi, Alief Akbar, Tuti Widya Ningsih, ANALISIS YURIDIS KOMPARATIF TERHADAP PUTUSAN HAKIM PADA PERKARA No.678/Pid.B/2024/Pn.Pbr DAN No.490/Pid.B/2024/Pn.Pbr SERTA RELEVANSINYA DENGAN TEORI KEADILAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Satria Ramadhan, ASPEK HUKUM PIDANA DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH UNTUK MEWUJUDKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG AKUNTABEL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Andika Rafa Hendrawan Andika, Bagas Dava Aji Ramadhan Bagas Dava, Bayu Arif Hiahdar Bayu, Triana, S.Kom., M.Kom, Perlindungan Hukum bagi Korban Kejahatan Digital dalam Perspektif UU ITE dan KUHP , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Zulfa Layla Ni’matussa’idah, Cheryl Gladisya Kafka, Katrina Anggi Hasian BR. Kaban, Rafli Akmal Athallah, Atik Winanti, PERLINDUNGAN HAK KOMPENSASI PHK DALAM PERBANDINGAN UU KETENAGAKERJAAN DAN UU CIPTA KERJA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Devina Yadita, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK DAN KEDUDUKAN KREDITUR DALAM KEPAILITAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Risma Elvariani, Cekli Setya Pratiwi, KEADILAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ALAM:MENGURAI PELANGGARAN HAM BERAT PADA PERISTIWA PANIAI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Muhammad Fazri, POLITIK HUKUM PENGATURAN KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DI DAERAH DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Fikri Haikal, Henny Nuraeny, J. Jopie Gilalo, KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP ANAK PENGGUNA NARKOTIKA DIKAJI DALAM UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS DI WILAYAH POLRESTA BOGOR KOTA) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Aji Naila Rafifah, Rifa Ridzani Maulida, Nur Afifa Hidayati, Suryaningsi, INTEGRITAS DI ERA DIGITAL: MENJAGA NILAI DI TENGAH PERUBAHAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 4 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Ali Imran, PERAN POLITIK HUKUM DALAM PEMBENTUKAN SISTEM ARBITRASE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (Tinjauan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
You may also start an advanced similarity search for this article.