UPAYA DALAM PENGAWASAN PUBLIK SEBAGAI PEMICU PRAKTIK KORUPSI TERSTRUKTUR DI PT PERTAMINA (2025)
- Authors
-
-
Kamandhaka Satrio Wibowo
Universitas PamulangAuthor -
Muhammad Tewa Zulghafir
Universitas PamulangAuthor
-
- Keywords:
- Corruption, Law Enforcement and International Cooperation, Regulation
- Abstract
-
Efforts to eradicate corruption in Indonesia have been made through various means, but until now there is still corruption in various ways carried out by various institutions. There are several dangers as a result of corruption, namely the dangers to: society and individuals, the younger generation, politics, the nation's economy and bureaucracy. There are obstacles in eradicating corruption, including structural, cultural, instrumental and management obstacles. Therefore, it is necessary to take steps to overcome them, including: designing and reorganizing public services, strengthening transparency, supervision and sanctions, increasing the empowerment of supporting tools in preventing corruption. In Law Number 31 of 1999, corruption is classified into harming state finances, bribery, embezzlement in office, extortion, fraudulent acts, conflicts in procurement, gratuities. In order to eradicate corruption, it is necessary to carry out integrated enforcement, international cooperation and harmonized regulations.
- Cover Image
-
- Downloads
- Published
- 2025-06-28
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Anggun Yupani Rahman Sibuea, Hesty Diyah Lestari, ANALISIS ASAS PERSONALITAS KEISLAMAN DALAM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA PASCA SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Haidar Muhamad Ali, WASIAT WAJIBAH DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM: ANALISIS PUTUSAN PA SURABAYA NOMOR 2331/PDT.P/2024/PA.SBY , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 4 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Muhammad Fazri, POLITIK HUKUM PENGATURAN KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DI DAERAH DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Lazarus Katy Kole, PERBANDINGAN HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Salsabila Aprilia, Baidhowi Baidhowi, ANALISIS PRINSIP-PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM PENGELOLAAN ZAKAT DAN WAKAF SEBAGAI INSTRUMRN PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Nazwa Defa, Baidhowi Baidhowi, Analisis Hukum Syariah Terhadap Mekanisme Pembiayaan Mudharabah dalam Lembaga Keuangan Syariah , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 4 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Ariyanto, Ahmad Aditya, Dian Eka Prastiwi, PENODAAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Enggarekso Diar Triaji, Isis Ikhwansyah, Pupung Faisal, PKPU SEBAGAI UPAYA HUKUM TERHADAP DEVELOPER ATAS KETERLAMBATAN PENYERAHAN RUMAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Septiyan Dwi Anggara, Valiant Jundy Mahardika, PELAKSANAAN PEMBUATAN AKTA JUAL BELI DI HADAPAN NOTARISBERDASARKAN UU NO. 2 TAHUN 2014 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Windya Dimas Jaya Pramudita, IMPLIKASI HUKUM PENDIRIAN PT TANPA MODAL RIIL BAGI EKS-UD BERDASARKAN PASAL 109 UU CIPTA KERJA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 4 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
You may also start an advanced similarity search for this article.