URGENSI PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN DALAM KONTEKS REFORMASI INDONESIA

Abstract

Equitable law enforcement is the most important foundation for the realization of a democratic rule of law, especially in the context of reform. Law enforcement in Indonesia in the context of reform faces various structural and cultural challenges. However, in practice, law enforcement in Indonesia still faces major cases or serious challenges, such as the Pinangki prosecutor bribery case or the injustice in the Vina murder case. This situation shows the urgency of revitalizing the legal system to be more responsive to the values of social justice, human rights and the rule of law. Effective legal reform must link changes to three main aspects: legal substance, legal structure, and legal culture. The law should no longer be an instrument of power, but an instrument to ensure legal certainty, expediency and justice for all citizens.

Penegakan hukum yang berkeadilan merupakan fondasi utama dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis, khususnya dalam konteks reformasi. Penegakan hukum di Indonesia dalam konteks reformasi menghadapi bebagai tantangan struktural dan kultural. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai kasus-kasus besar atau tantangan serius seperti kasus suap Jaksa Pinangki atau ketidakadilan dalam kasus pembunuhan Vina. Kondisi ini menunjukkan adanya urgensi untuk merevitalisasi sistem hukum agar lebih responsif terhadap nilai-nilai keadilan sosial, hak asasi manusia, dan supremasi hukum. Reformasi hukum yang efektif perlu untuk mengaitkan perubahan pada tiga aspek utama: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Penegakan hukum tidak boleh lagi menjadi alat kekuasaan, tetapi harus menjadi instrumen untuk menjamin kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum bagi semua warga negara.