ANALISIS PERATURAN DAERAH DIY NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG RUED DIY TAHUN 2020-2050 SEBAGAI INSTRUMEN NZE DALAM PERSPEKTIF KONSEP HUKUM LON L. FULLER

Abstract

Global climate change has driven countries, including Indonesia, to commit to achieving Net Zero Emission (NZE) targets through various policies in the energy sector. One such policy is the formulation of the Regional Energy General Plan (Rencana Umum Energi Daerah or RUED) by local governments, as a derivative of the National Energy General Plan (Rencana Umum Energi Nasional or RUEN). This study aims to analyze the Regional Regulation of the Special Region of Yogyakarta Number 6 of 2020 on RUED in the context of its function as an instrument for achieving NZE, using Lon L. Fuller’s theory of the internal morality of law. The research method employed is normative juridical, using statutory and theoretical approaches. The results indicate that the RUED of Yogyakarta fulfills the eight principles of legal morality as proposed by Fuller, including clarity of rules, official publication, consistency, and alignment between law and its implementation. Therefore, RUED DIY possesses the legitimacy to be considered a valid legal instrument supporting the regional energy transition toward NZE.

Perubahan iklim global mendorong negara-negara, termasuk Indonesia, untuk menetapkan target Net Zero Emission (NZE) melalui berbagai kebijakan di sektor energi. Salah satu bentuk kebijakan tersebut adalah penyusunan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) oleh pemerintah daerah sebagai turunan dari Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Energi Daerah dalam konteks fungsinya sebagai instrumen pencapaian NZE, ditinjau dari konsep moralitas internal hukum menurut Lon L. Fuller. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan teori hukum. Hasil analisis menunjukkan bahwa RUED DIY telah memenuhi delapan prinsip moralitas hukum menurut Fuller, antara lain kejelasan norma, publikasi peraturan, konsistensi, dan kesesuaian antara hukum dan pelaksanaannya. Oleh karena itu, RUED DIY dapat dikatakan memiliki legitimasi sebagai instrumen hukum dalam mendukung transisi energi menuju NZE di tingkat daerah.