ANALISIS PERATURAN DAERAH DIY NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG RUED DIY TAHUN 2020-2050 SEBAGAI INSTRUMEN NZE DALAM PERSPEKTIF KONSEP HUKUM LON L. FULLER
- Authors
-
-
Asna Rohmatun Nur Azizah
Universitas Sebelas MaretAuthor -
I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani
Universitas Sebelas MaretAuthor -
Lego Karjoko
Universitas Sebelas MaretAuthor
-
- Keywords:
- RUED DIY, renewable energy, Net Zero Emission, Lon Fuller, internal morality of law, RUED DIY, energi terbarukan, Net Zero Emission, Lon Fuller, moralitas hukum
- Abstract
-
Global climate change has driven countries, including Indonesia, to commit to achieving Net Zero Emission (NZE) targets through various policies in the energy sector. One such policy is the formulation of the Regional Energy General Plan (Rencana Umum Energi Daerah or RUED) by local governments, as a derivative of the National Energy General Plan (Rencana Umum Energi Nasional or RUEN). This study aims to analyze the Regional Regulation of the Special Region of Yogyakarta Number 6 of 2020 on RUED in the context of its function as an instrument for achieving NZE, using Lon L. Fuller’s theory of the internal morality of law. The research method employed is normative juridical, using statutory and theoretical approaches. The results indicate that the RUED of Yogyakarta fulfills the eight principles of legal morality as proposed by Fuller, including clarity of rules, official publication, consistency, and alignment between law and its implementation. Therefore, RUED DIY possesses the legitimacy to be considered a valid legal instrument supporting the regional energy transition toward NZE.
Perubahan iklim global mendorong negara-negara, termasuk Indonesia, untuk menetapkan target Net Zero Emission (NZE) melalui berbagai kebijakan di sektor energi. Salah satu bentuk kebijakan tersebut adalah penyusunan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) oleh pemerintah daerah sebagai turunan dari Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Energi Daerah dalam konteks fungsinya sebagai instrumen pencapaian NZE, ditinjau dari konsep moralitas internal hukum menurut Lon L. Fuller. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan teori hukum. Hasil analisis menunjukkan bahwa RUED DIY telah memenuhi delapan prinsip moralitas hukum menurut Fuller, antara lain kejelasan norma, publikasi peraturan, konsistensi, dan kesesuaian antara hukum dan pelaksanaannya. Oleh karena itu, RUED DIY dapat dikatakan memiliki legitimasi sebagai instrumen hukum dalam mendukung transisi energi menuju NZE di tingkat daerah.
- Downloads
- Published
- 2025-05-22
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Balqis Lifia Zaafira Amri, Alilah Islamay Fachruddin, Dika Fahmida Naadhirah, Puan Putri Kinanti, Dwi Desi Yayi Tarina, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ROYALTI SEBAGAI HARTA BERSAMA DALAM KASUS PERCERAIAN VIRGOUN DAN INARA RUSLI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Moza Hadi Maheswara Kunto Jayamahe, Irwan Triadi , PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK DESERSI OLEH PERSONEL MILITER (DALAM STUDI KASUS NOMOR 13-K/PMT-I/BDG/AD/III/2025) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Maherys Chan Gusvino, ANALISISYURIDISTERHADAPPENYALAHGUNAANNARKOTIKA OLEHPRAJURITTNIDALAMPERSPEKTIFUNDANG-UNDANG NOMOR3TAHUN2025TENTANGPERUBAHANATAS UNDANG-UNDANGNOMOR34TAHUN2004TENTANGTENTARA NASIONALINDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Irwan Triadi, Nisa Resya Hamdani, Silvi Aryana Paradita, Chintya Rachma Hudaya, Najwa Aulia Rahman, URGENSI REFORMASI HUKUM MILITER DALAM MENJAMIN KEADILAN BAGI PRAJURIT DAN MASYARAKAT SIPIL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Kenjiro Adriano Silaban, Trubus Rahardiansyah, ASPEK PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PRAKTIK JASA TITIP OLEH ANGGOTA KOMUNITAS LARI DI JAKARTA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Lucky Priyantoro, Irwan Triadi, ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI DISIPLIN DALAM HUKUM MILITER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Elsha Victoria Daniel, Gabriela Priscila Br Sitepu, HAM DI TENGAH PELURU: MENINJAU PENEGAKAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM KONFLIK ISRAEL-PALESTINA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 3 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Alifia Cahyanda Septiani, Taun Taun, DAMPAK PEMIDANAAN TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Salsabila Aprilia, Baidhowi Baidhowi, ANALISIS PRINSIP-PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM PENGELOLAAN ZAKAT DAN WAKAF SEBAGAI INSTRUMRN PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Najwa Melfia Maharani, Emilia Susanti, Deni Achmad, Firganefi, POLITIK HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMERASAN BERMUATAN SEKSUAL (SEXTORTION) MELALUI MEDIA SOSIAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
You may also start an advanced similarity search for this article.