POLITIK HUKUM PENGATURAN KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DI DAERAH DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
- Authors
-
-
Muhammad Fazri
Universitas RiauAuthor
-
- Keywords:
- Legal Politics, Governor's Authority, Regional Autonomy
- Abstract
-
This study examines the politics of law governing the position and authority of the governor as a representative of the central government in the regions in Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. The study focuses on the dualism of the governor's position as head of the autonomous region and representative of the central government, which in its implementation often gives rise to conflicts of interest. The issues examined include the position and authority of the governor as a representative of the central government and the juridical implications of these regulations for the implementation of regional autonomy. This research uses a normative legal research method that is juridically descriptive, using a legislative and conceptual approach. The data used is secondary data consisting of primary legal materials in the form of laws and regulations such as the 1945 Constitution, Law No. 23 of 2014, and other related regulations, as well as secondary legal materials in the form of books, journals and scientific works relevant to the research. Data collection was carried out through literature studies by studying, understanding and quoting various sources relating to the position and authority of the governor.The results of the study show that Law No. 23 of 2014 gives the governor very strong position and authority as a representative of the central government through the functions of guidance, supervision, and coordination of the administration of regency/city governments. An analysis of the legal implications of this arrangement reveals the potential for undermining the essence of decentralization and regional autonomy, as seen from political, administrative, and financial aspects. Based on these findings, this study recommends the need to revise the law to create a more proportional balance between the role of the governor as a representative of the center and the principle of regional autonomy.
- Downloads
- Published
- 2025-07-12
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Elsha Victoria Daniel, Gabriela Priscila Br Sitepu, HAM DI TENGAH PELURU: MENINJAU PENEGAKAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM KONFLIK ISRAEL-PALESTINA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 3 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Putri Sofiani Danial, PRAKTIK PENAGIHAN ABUSIF OLEH PINJAMAN ONLINE ILEGAL: KETIMPANGAN AKSES KEADILAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 4 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Putri Sofiani Danial, Trubus Rahardiansyah, PRAKTIK PENAGIHAN ABUSIF OLEH PINJAMAN ONLINE ILEGAL: KETIMPANGAN AKSES KEADILAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Asna Rohmatun Nur Azizah, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Lego Karjoko, ANALISIS PERATURAN DAERAH DIY NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG RUED DIY TAHUN 2020-2050 SEBAGAI INSTRUMEN NZE DALAM PERSPEKTIF KONSEP HUKUM LON L. FULLER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Kevin Angelo Pangaribuan, Irwan Triadi, ANALISIS KOMPARATIF ASAS-ASAS HUKUM PIDANA UMUM DAN HUKUM PIDANA MILITER DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Anita Firdausi, Fauzan Nur Abadi, Tiara Yogi Dwi Amelia, Triana, TINJAUAN ETIS DAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI TENGAH MARAKNYA KONTEN DEEPFAKE DI MEDIA SOSIAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 6 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Frans Samuel Junero Butarbutar, Kayus Kayowuan Lewoleba, ANALISIS KRIMINOLOGI DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH MAHASISWA YANG MEMPUNYAI PRIVILEGE , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Satria Ramadhan, ASPEK HUKUM PIDANA DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH UNTUK MEWUJUDKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG AKUNTABEL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Bagas Arya Jatmika, Etty Mulyati, Agus Suwandono, PRAKTIK PEMBEBANAN BIAYA TAMBAHAN PADA KREDIT MACET OLEH BANK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN PELINDUNGAN KONSUMEN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 4 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Gina Azhara Nabilla. R, Sona Norana Kurnia Ilahia, Putri Ananda Asisti, Nabila Afifah, Desi Hafizah Sudirman, KAJIAN HUKUM PERAN PEMERINTAH DALAM PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM TAMAN WISATA ALAM (TWA) DANAU DAM TAK SUDAH PASCA ALIH STATUS DARI CAGAR ALAM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
You may also start an advanced similarity search for this article.