PROSEDUR DAN STANDAR PEMBUKTIAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILU DI MAHKAMAH KONSTITUSI
- Authors
-
-
Azahra Widiadhari Yondri
Universitas BengkuluAuthor -
Keysa Ananta Aulia
Universitas BengkuluAuthor -
Levia Rosiyana
Universitas BengkuluAuthor -
Fourika Gamelia Lubis
Universitas BengkuluAuthor -
Wevy Efticha Sary
Universitas BengkuluAuthor
-
- Keywords:
- Mahkamah Konstitusi, Standar Pembuktian, Sengketa Pemilu, Bukti Elektronik, Hukum Acara
- Abstract
-
Artikel ini mengulas secara mendalam konsep dan penerapan standar pembuktian yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum di Indonesia. Dengan merujuk kepada literatur terkini dan beragam sumber dari berbagai penerbit dan jurnal selama delapan tahun terakhir, artikel ini mengupas latar belakang hukum, masalah yang muncul dalam praktik pembuktian, serta dampak penerapan standar tersebut terhadap keadilan dan legitimasi proses pemilu. Pembahasan disertai dengan analisis kasus yang menunjukkan bagaimana MK membentuk aturan tak tertulis dalam pembuktian serta mempertimbangkan bukti elektronik di era modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui studi literatur, analisis putusan-putusan MK, wawancara dengan praktisi hukum, serta dokumentasi proses persidangan. Studi literatur digunakan untuk memahami landasan teoritis standar pembuktian dan perkembangannya dalam konteks hukum pemilu. Analisis terhadap sejumlah putusan MK dilakukan untuk mengidentifikasi pola penerapan standar pembuktian, termasuk penerimaan terhadap bukti elektronik. Wawancara dengan akademisi dan praktisi hukum memberikan perspektif empiris atas praktik pembuktian di persidangan MK, sedangkan dokumentasi dan observasi terhadap proses pembuktian memberikan gambaran praktis tentang dinamika yang terjadi di lapangan. Melalui pendekatan ini, artikel ini berupaya memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai peran standar pembuktian dalam menjaga integritas dan legitimasi pemilu di Indonesia.
- References
-
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
Siahaan, R. (2019). Hukum Pemilu di Indonesia. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
Prasetyo, A. (2021). Perselisihan Hasil Pemilu: Tinjauan Hukum dan Praktik. Yogyakarta: Penerbit UGM Press.
Rahardjo, S. (2018). Keadilan dalam Proses Hukum Pemilu. Bandung: Penerbit Alumni.
Hidayat, R. (2022). Mahkamah Konstitusi dan Keadilan Pemilu. Jakarta: Penerbit Kompas.
Setiawan, B. (2020). Bukti Elektronik dalam Hukum Pembuktian. Surabaya: Penerbit Airlangga.
Nasution, M. (2019). Prinsip-Prinsip Hukum Pembuktian di Indonesia. Medan: Penerbit USU Press.
Lestari, D. (2021). Transparansi dalam Proses Pemilu. Jakarta: Penerbit Gramedia.
Santoso, E. (2020). Analisis Hukum Terhadap Perselisihan Hasil Pemilu. Semarang: Penerbit Diponegoro.
Wibowo, J. (2018). Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Penerbit Raja Grafindo.
Kurniawan, F. (2022). Dinamika Hukum Pemilu di Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Andi.
Prabowo, H. (2021). Kritik Terhadap Standar Pembuktian di Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Penerbit Salemba.
Jurnal
Jurnal Hukum dan Pembangunan. (2020). "Standar Pembuktian dalam Perselisihan Hasil Pemilu". Vol. 50, No. 2.
Jurnal Konstitusi. (2019). "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Perselisihan Pemilu". Vol. 16, No. 1.
Jurnal Ilmu Hukum. (2021). "Bukti Elektronik dalam Proses Hukum Pemilu". Vol. 12, No. 3.
Jurnal Politik dan Hukum. (2022). "Keadilan dalam Proses Perselisihan Hasil Pemilu". Vol. 8, No. 4.
Jurnal Hukum dan Masyarakat. (2018). "Tantangan Pembuktian dalam Perselisihan Hasil Pemilu". Vol. 15, No. 1.
Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik. (2021). "Analisis Pembuktian dalam Kasus Pemilu". Vol. 9, No. 2.
Jurnal Administrasi Publik. (2020). "Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pemilu". Vol. 14, No. 3.
Jurnal Hukum dan Etika. (2019). "Perselisihan Hasil Pemilu: Tinjauan Hukum". Vol. 11, No. 2.
Jurnal Pemilu dan Demokrasi. (2022). "Standar Pembuktian di Mahkamah Konstitusi". Vol. 7, No. 1.
Jurnal Hukum dan Teknologi. (2021). "Bukti Elektronik dalam Hukum Pembuktian". Vol. 5, No. 3.
Jurnal Hukum dan Peradilan. (2020). "Keadilan dalam Proses Hukum Pemilu". Vol. 13, No. 4.
Jurnal Hukum dan Reformasi. (2018). "Dinamika Hukum Pemilu di Indonesia". Vol. 6, No. 1.
Jurnal Hukum dan Kebijakan. (2021). "Kritik Terhadap Standar Pembuktian di Mahkamah Konstitusi". Vol. 10, No. 2.
Jurnal Hukum dan Masyarakat. (2019). "Proses Pembuktian dalam Perselisihan Hasil Pemilu". Vol. 15, No. 2.
Jurnal Hukum dan Politik. (2022). "Mahkamah Konstitusi dan Keadilan Pemilu". Vol. 8, No. 3.
Jurnal Hukum dan Pembangunan. (2020). "Analisis Hukum Terhadap Perselisihan Hasil Pemilu". Vol. 50, No. 1.
Jurnal Hukum dan Etika. (2019). "Transparansi dalam Proses Pemilu". Vol. 11, No. 1.
- Downloads
- Published
- 2025-08-13
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Indra Pradita, Hendra Hadi Purna Irawan, Hasby Ash Shiddiqi, DINAMIKA POLITIK HUKUM DALAM PENEGAKAN KODE ETIK HAKIM: MENGHADAPI TEKANAN POLITIK DAN KRISIS INTEGRITAS PERADILAN INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Sabrina Bernoza Hanifah, Dwi Putri Lestarika, Wevy Efticha Sary, ANALISIS EFEKTIVITAS MEKANISME YURISDIKSI INTERNASIONALDALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN GENOSIDA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Kent Edward Liem, ANALISIS MULTIDIMENSIONAL TERHADAP TANTANGAN DAN STRATEGI DALAM TRANSAKSI BISNIS INTERNASIONAL : PERSPEKTIF HUKUM, EKONOMI, DAN MANAJEMEN RESIKO , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Jelita Riyanti Vilaskey Br. Sitorus, PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG HASIL PERDAGANGAN NARKOTIKA DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Talitha Aqiella Marsanthy, DAMPAK PELANGGARAN ETIKA HAKIM: STUDI KASUS PELANGGARAN ETIKA OLEH HAKIM PN RANGKASBITUNG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Chairunnisa Salsabila Putri, Chatrine Chatrine, INTERPRETASI KONVENSI 1891 DALAM SENGKETA PERBATASAN LAUT INDONESIA–MALAYSIA DI PULAU SEBATIK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Moza Hadi Maheswara Kunto Jayamahe, Irwan Triadi , PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK DESERSI OLEH PERSONEL MILITER (DALAM STUDI KASUS NOMOR 13-K/PMT-I/BDG/AD/III/2025) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Khaidir Djamal, ANALISIS YURIDIS TERHADAP IMPLEMENTASI STANDAR KOMPETENSI DAN PENGEMBANGAN KETERAMPILAN TENAGA KERJA INDUSTRI DI PT. ASTRA HONDA MOTOR (AHM) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Putri Sofiani Danial, Trubus Rahardiansyah, PRAKTIK PENAGIHAN ABUSIF OLEH PINJAMAN ONLINE ILEGAL: KETIMPANGAN AKSES KEADILAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Dielfan Juli Martin, Desi Hafizah, Iskandar, PENERAPAN SANKSI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN KECURANGAN ABSENSI DENGAN MEMALSUKAN FOTO WAJAH DAN GPS DI KABUPATEN SELUMA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 3 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
You may also start an advanced similarity search for this article.