PENCEMARAN LINGKUNGAN LAUT MAURITIUS AKIBAT TUMPAHAN MINYAK: PENEGAKAN HUKUM NEGARA PANTAI
- Authors
-
-
Tiara Indah An Nisa
Fakultas Hukum Universitas BengkuluAuthor -
Fatty Cantika Azzahra
Fakultas Hukum Universitas BengkuluAuthor -
Hafidza Zia
Fakultas Hukum Universitas BengkuluAuthor
-
- Keywords:
- Mauritius, Tumpahan Minyak, Pencemaran Lingkungan Laut, Penegakan Hukum Negara Pantai, Hukum Laut Internasional
- Abstract
-
Pada tahun 2020, terjadi tumpahan minyak dari kapal kargo "MV Wakashio" di Mauritius, yang menyebabkan krisis ekologi besar di negara tersebut. Sebagai negara pantai, Mauritius mempunyai kekuatan hukum dan tanggung jawab untuk menghentikan, meminimalkan dan mengawasi pencemaran lingkungan laut sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 dan International Convention relating to the Limitation of the Liability of Owners of Sea-Going Ships, and Protocol of Signature. Artikel ini menganalisis tindakan penegakan hukum yang diambil Mauritius sebagai respons terhadap tumpahan minyak dan dampaknya terhadap hukum maritim internasional. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa Mauritius telah menunjukkan komitmen dan tindakan komprehensif dalam memenuhi kewajiban negara pantainya, yang merupakan pelajaran berharga bagi negara-negara lain.
- References
-
DASAR HUKUM
Kitab International Maritime Organization. "International Convention for the Prevention of Pollution from Ships." London, 1973.
International Maritime Organization. "International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Co-operation." London, 1990.
International Maritime Organization. "International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage." London, 1992.
International Maritime Organization. "International Convention Relating to the Limitation of the Liability of Owners of Sea-Going Ships." London, 1957.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2020). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim.
United Nations Development Programme, Indonesia. Laporan Penanganan Tumpahan Minyak di Indonesia. 2021.
ARTIKEL JURNAL
Balkin, Robert. "The International Maritime Organization and Maritime Security." Tulane Maritime Law Journal 30 (2006): 1.
Çiçek, K. "International Convention On Oil Pollution Preparedness, Response And Co-Operation (Oprc) 1990 And Its Applications Related With Oil Spill In Turkey." Oil Spill along the Turkish Straits 1972, no. 115,000 (2018): 381.
Dahdouh-Guebas, F., L. P. Jayatissa, D. Di Nitto, J. O. Bosire, D. L. Seen, and N. Koedam. "How Effective Were Mangroves as a Defence Against the Recent Tsunami?" Current Biology 15, no. 12 (2005): R443-R447.
Hung, Phan Van, Kwang-Soo Kim, and Moonjin Lee. “Cooperative Response to Marine Hazardous and Noxious Substances and Oil Spill Incidents in the ASEAN Region.” Australian Journal of Maritime & Ocean Affairs 11, no. 1 (2019): 61–72. doi:10.1080/18366503.2018.1559524.
Mason, M. "Civil Liability for Oil Pollution Damage: Examining the Evolving Scope for Environmental Compensation in the International Regime." Marine Policy 27, no. 1 (2003): 1-12.
McGrath, C. "Key Concepts of the Environment Protection and Biodiversity Conservation Act 1999 (Cth)." Environmental and Planning Law Journal 22, no. 1 (2005): 20-39.
Naidoo, Shalinee, and Ademola O. Olaniran. 2014. "Treated Wastewater Effluent as a Source of Microbial Pollution of Surface Water Resources" International Journal of Environmental Research and Public Health 11, no. 1: 249-270. https://doi.org/10.3390/ijerph110100249.
Persand, S. "A Practical Overview of Article 76 of the United Nations Convention on the Law of the Sea." Mauritius Oceanography Institute United Nations and the Nippon Foundation of Japan, 2005, 1-37.
Persand, S. "Research Initiatives in Mauritius." Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 363, no. 1826 (2005): 285-294.
Reinanda, L. D. "Tanggung Jawab Pemerintah Jepang Terhadap Pencemaran lintas Batas Akibat Tumpahan Minyak Kapal Kargo di Laut Mauritius." PhD diss., Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2021.
Rowe, B. "Regional Response Planning (RRP) for Ship-Source Oil Spills in Canada: Assessing the Implementation Status of Recommendations and Integration into an RRP Framework." 2020.
https://dalspace.library.dal.ca/handle/10222/80268.
Soesilo, T. E. B., C. T. Rezki, and I. Sulthonuddin. "Oil Spill Response Preparedness Model through Community Participation in Teluk Penyu Beach, Cilacap Regency." Journal of Environmental Science and Sustainable Development 2, no. 1 (2019): 1-14.
Wardhana, Dimas Surya. 2021. “PERTANGGUNGJAWABAN ATAS TERJADINYA TUMPAHAN MINYAK OLEH KAPAL MV WAKASHIO DI LEPAS PANTAI POINTE D’ESNY KEPULAUAN MAURITIUS
BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL”. Brawijaya Law Student Journal,July. http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/4328.
PROSIDING
SEPTIAN, Y. N., & NURTYAWAN, R. (2021). Deteksi Tumpahan Minyak Menggunakan Citra Sentinel-1 Studi Kasus: Perairan Republik Mauritius. Prosiding FTSP Series.
Zakirman, Z., R. K. Dewi, and M. A. L. Pambudi. "Efektivitas Pengawasan Stasiun Pemantauan dan Kinerja Kapal Bakamla Terhadap Keamanan dan Keselamatan Laut." In Proceeding of National Seminar on Maritime and Interdisciplinary Studies, vol. 1, no. 1, 124-139. December 2022
- Downloads
- Published
- 2025-08-20
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Alfikri Mukmin Ramadhan, Fadil Ramadhan, Hilal Hamdi, NEGARA AGAMA VS NEGARA SEKULER:DIALEKTIKA DALAM POLITIK HUKUM INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Indra Pradita, Hendra Hadi Purna Irawan, Hasby Ash Shiddiqi, DINAMIKA POLITIK HUKUM DALAM PENEGAKAN KODE ETIK HAKIM: MENGHADAPI TEKANAN POLITIK DAN KRISIS INTEGRITAS PERADILAN INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Morientes Sihaloho, Andika Syahputra, Fahri Indra Saputra, PERAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN ASAS DUE PROCESS OF LAW PADA SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Yoca Binar Galaxy, URGENSI PENATAAN HUKUM ATAS TAMBANG PASIR TRADISIONAL DI LUMAJANG: PERSPEKTIF KEADILAN EKOLOGIS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Pentana Seniwati, Erzavin Daveri, Gezika Amelia, Iskandar, Sonia Ivana Barus, ANALISIS KETIDAKSESUAIAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGANGKATAN ASN TERHADAP PENUNDAAN CPNS DAN PPPK BERDASARKAN AUPB , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Ester Joytry Ritiau, Baidhowi Baidhowi, DINAMIKA HUKUM EKONOMI SYARIAH DI ERA GLOBALISASI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Tabi’ina Difa’izzatul Azka, Zainudin Hasa, KEWAJARAN DAN BATASAN PEMBELAAN DIRI: KASUS KORBAN PERAMPOKAN YANG MEMBUNUH PELAKU DAN IMPLIKASINYA DALAM HUKUM PIDANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Rabiatul Adawiyah, Nurul Faizah, Vidia Annisa, Saudah Saudah, PERBANDINGAN PERIZINAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Moza Hadi Maheswara Kunto Jayamahe, Irwan Triadi , PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK DESERSI OLEH PERSONEL MILITER (DALAM STUDI KASUS NOMOR 13-K/PMT-I/BDG/AD/III/2025) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Nazilla Zetira Mawar Dini, KEWENANGAN DOKTER FORENSIK DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MENGGUNAKAN ZAT-ZAT BERBAHAYA ATAU RACUN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
You may also start an advanced similarity search for this article.