ANALISIS PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN PADA KANTOR KECAMATAN SENTANI, KABUPATEN JAYAPURA, PROVINSI PAPUA
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengelolaan administrasi keuangan dilakukan pada Kantor Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap kegiatan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pihak kecamatan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif untuk menggambarkan sistem pengelolaan keuangan secara menyeluruh dan faktual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan administrasi keuangan pada Kantor Kecamatan Sentani telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013. Rata-rata realisasi anggaran selama tahun 2019–2024 sebesar 96,29% dengan pembagian belanja tidak langsung dan belanja langsung yang cukup proporsional. Meskipun demikian, masih terdapat kendala dalam hal keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana yang belum memadai, serta belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah (SIPKD). Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam peningkatan tata kelola keuangan di lingkungan kecamatan agar lebih efisien, transparan, dan akuntabel.
Downloads
Article Details
Section
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
How to Cite
References
Basri. (2013). Analisis Penyusunan Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Akuntansi Publik, 1(2), 33–42.
Diatmik, I. P. G. (2013). Penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual di Inspektorat Kabupaten Buleleng. Jurnal Ilmiah Akuntansi, 5(1), 20–28.
Harahap, S. S. (2009). Analisis Kritis atas Laporan Keuangan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Kasmir. (2010). Pengantar Manajemen Keuangan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Mahmudi. (2010). Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: Erlangga.
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Rudianto. (2009). Penganggaran: Konsep, Teori dan Aplikasi. Jakarta: Erlangga.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.