MENGGALI EKSISTENSI DEKLARASI BALFOUR SEBAGAI MODAL DALAM MEMBENTUK FONDASI KONFLIK BERKEPANJANGAN ISRAEL DAN PALESTINA
- Authors
-
-
Athaya Rahmawati
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” JakartaAuthor -
Venesia Anandita Mulya
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” JakartaAuthor
-
- Keywords:
- Deklarasi Balfour, Konflik Israel-Palestina, Hukum Internasional
- Abstract
-
Deklarasi Balfour tahun 1917 merupakan pernyataan resmi pemerintah Inggris yang mendukung pendirian tanah air bagi orang Yahudi di Palestina. Pernyataan ini menimbulkan persoalan hukum dalam konteks hukum internasional, khususnya karena tidak memperhatikan hak-hak penduduk asli Palestina dan bertentangan dengan prinsip penentuan nasib sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kekuatan hukum dari Deklarasi Balfour dalam perspektif hukum internasional serta menganalisis implikasinya terhadap konflik Israel-Palestina. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Deklarasi Balfour tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara formal seperti perjanjian internasional, namun memiliki pengaruh politis yang besar dalam pembentukan negara Israel. Implikasinya terhadap konflik Israel-Palestina sangat signifikan karena menjadi salah satu akar historis sengketa wilayah dan klaim kedaulatan yang belum terselesaikan hingga saat ini. Oleh karena itu, perlu peninjauan kembali terhadap pendekatan hukum internasional dalam penyelesaian konflik serta perlunya upaya restoratif terhadap hak-hak rakyat Palestina.
- Downloads
- Published
- 2025-06-03
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Keshia Annisa Putri, Muhammad Damar Setyo Kumoro, Athaya Rahmawati, Venesia Anandita Mulya, Membedah Fragmentasi Regulasi Hukum Waris Internasional antara Indonesia dan Singapura pada Kasus Aset Berada di Luar Negara , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Venesia Anandita Mulya, MENGGALI POTENSI PERJANJIAN PERDAGANGAN II-PTA INDONESIA - IRAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 4 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Cheryl Gladisya Kafka, Nawal Essam Yahia, Athaya Rahmawati, Venesia Anandita Mulya, Ruth Destyaningrum, MENELISIK PERBUATAN MELAWAN HUKUM PADA HUKUM PERJANJIAN KETENAGAKERJAAN (Studi Kasus: Toko Buku Gunung Agung Dikabarkan PHK Sepihak 350 Karyawan) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Similar Articles
- Edy Sujatmiko, Teguh Waluyo, Konflik Rusia-Ukraina: Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional (Russia-Ukraine conflict: Violations of International Humanitarian Law) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Keshia Annisa Putri, Muhammad Damar Setyo Kumoro, Athaya Rahmawati, Venesia Anandita Mulya, Membedah Fragmentasi Regulasi Hukum Waris Internasional antara Indonesia dan Singapura pada Kasus Aset Berada di Luar Negara , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Maulana Jordan Al Fadhil, Naurah Qanitah Dzakirah, Adibio Ramadinov, Ema Septaria, M. Ilham Adepio, PENERAPAN PERSONA NON GRATA DALAM KRISIS DIPLOMATIK KANADA-INDIA 2023: ANALISIS HUKUM BERDASARKAN KONVENSI WINA 1961 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Allysa Aulia Firsa, PENGARUH KEADAAN MEMAKSA (FORCE MEJURE) DALAM PERJANJIAN DAGANG INTERNASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Lailatul Rosida, Isomuddin Isomuddin, TENTANG PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIADALAM SITUASI KONFLIK BERSENJATA DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Arief Hartono, ASAS KEADILAN DALAM PERJANJIAN INVESTASI LANGSUNG ASING (DIRECT FOREIGN INVESTMENT) DAN TANTANGAN HARMONISASI HUKUM NASIONAL DENGAN KETENTUAN BILATERAL INVESTMENT TREATIES (BITS) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Raisa Nabil Ariama, Audia Wibisono, Siti Nanda Rosita , PERANAN UNHCR DALAM PENETAPAN STATUS PENGUNGSI DI INDONESIA: MENJEMBATANI PERLINDUNGAN KEMANUSIAAN DI NEGARA NON RATIFIKASI KONVENSI 1951 DAN PROTOKOL 196 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Dina Afriyanti, AKUNTABILITAS DAN STANDAR PROFESI AHLI FORENSIK DI INDONESIA: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEKUATAN KETERANGAN AHLI DI PERSIDANGAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Mahfudzotul Ilmiyah, Naila Shofi, HAK ASASI MASYARAKAT ADAT PAPUA ATAS TANAH ULAYAT DAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM TEKANAN INVESTASI TAMBANG DAN INFRASTRUKTUR NEGARA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Bhagawanta Atyuta Pradhana, Dwi Putri Lestarika, Wevy Efticha Sary, TINDAK PIDANA TERORISME SEBAGAI KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DAN YURISDIKSI MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
You may also start an advanced similarity search for this article.