LINGKUP PERTANGGUNGJAWABAN PPAT DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI TANAH
- Authors
-
-
Aurellia Wiliasella Firdausy
Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Pelita HarapanAuthor
-
- Keywords:
- Pejabat Pembuat Akta Tanah, Akta Jual Beli, tanggung jawab administratif, kepastian hukum, pendaftaran tanah
- Abstract
-
Penelitian ini membahas batas tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pembuatan Akta Jual Beli (AJB) tanah, yang menjadi instrumen utama dalam proses peralihan hak atas tanah di Indonesia. Sebagai pejabat umum, PPAT memiliki tanggung jawab administratif untuk memverifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen, namun tidak memiliki kewenangan terhadap aspek materiil tanah seperti riwayat kepemilikan atau potensi sengketa yang tidak tercermin dalam dokumen resmi. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris dengan metode deskriptif-analitis untuk mengkaji ketentuan perundang-undangan, seperti PP No. 24 Tahun 1997 dan Permen ATR/BPN No. 2 Tahun 2018, serta praktik lapangan melalui wawancara dengan PPAT dan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi normatif dan realitas praktik, terutama dalam hal akses informasi yang terbatas, tekanan dari pihak berkepentingan, dan kurangnya standar operasional prosedur (SOP) yang seragam. PPAT sering kali berada dalam posisi rentan ketika terjadi sengketa hukum, meskipun telah menjalankan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi yang menyeluruh, termasuk penyusunan pedoman operasional yang tegas serta penguatan sistem verifikasi tanah berbasis teknologi digital. Dengan demikian, PPAT dapat menjalankan fungsinya secara profesional, akuntabel, dan memperoleh perlindungan hukum yang layak dalam melaksanakan tugasnya.
- Downloads
- Published
- 2025-06-04
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Joshua Serafim Tangka, PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN DENGAN PENDEKATAN TEKNOLOGI, HUKUM, DAN SOSIAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Ananda Bunga Neesya, Fedya Batara Trisya Sukmana, Suci Aulia, Vega Febriana, Nandang Kusnadi, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SYARAT KEABSAHAN PERJANJIAN DALAM HUKUM KONTRAK INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Adyatma Prana Mulia, DINAMIKA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ASING DALAM SKEMA PERJANJIAN INVESTASI BILATERAL PASCA OMNIBUS LAW DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Athaya Rahmawati, Venesia Anandita Mulya, MENGGALI EKSISTENSI DEKLARASI BALFOUR SEBAGAI MODAL DALAM MEMBENTUK FONDASI KONFLIK BERKEPANJANGAN ISRAEL DAN PALESTINA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 6 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Regita Nur Azizah, Febby Anantha Putri, Siti Laya Nurbaiti Firdaus, Nayla Riskia Cahya, Muhammad Naufal Palupi, Ratna Fitria, WAWASAN HUKUM MAHASISWA TEKNOLOGI PANGAN UPI TENTANG PRODUK PANGAN BERIZIN BPOM: REFLEKSI KESADARAN SEBAGAI WARGA NEGARA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Devina Yadita, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK DAN KEDUDUKAN KREDITUR DALAM KEPAILITAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Muhammad Yoviansyah, Putrie Clarisa S, Rasetya Hati Satriani, Aulia Rahmawati A, KONFLIK KEWENANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM PENETAPAN KEBIJAKAN ADMINISTRATIF: ANALISIS DARI SUDUT PANDANG HAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 6 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Yossy Mulyani, IMPLEMENTASI ASAS KESEIMBANGAN DALAM KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN JASA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Julius Siahaan, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ASING DALAM PENGURUSAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Putri Ayu Lestari, Bara Robinsa, Daan Damara Zulfa, Yebi Febri, Teresa Aulia Putri, ANALISIS YURIDIS PENGANGKATAN TNI AKTIF SEBAGAI PENJABAT KEPALA DAERAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
You may also start an advanced similarity search for this article.