TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SISTEM SKEMA PIRAMIDA DALAM DISTRIBUSI BARANG SEBAGAI TINDAK PIDANA
- Authors
-
-
Reyka Nadina Ilham
Universitas LampungAuthor -
Muhammad Farid
Universitas LampungAuthor -
Fristia Berdian Tamza
Universitas LampungAuthor
-
- Keywords:
- Pyramid Scheme, Sales of Goods, Criminal Acts, Trade Law, Law Enforcement, Skema Piramida, Penjualan Barang, Tindak Pidana, Hukum Perdagangan, Penegakan Hukum
- Abstract
-
The use of pyramid schemes in product sales is rampant and often pretends to be a legal MLM system, even though this scheme focuses more on acquiring new members than selling goods. This is detrimental to consumers and violates applicable laws. This study aims to examine the legal implications of pyramid schemes as a criminal act. The method used is the normative legal method, focusing on laws and regulations, legal documents, and related literature. Data were analyzed qualitatively to assess the conformity of pyramid schemes with criminal law regulations. The results of the study indicate that pyramid schemes violate Article 105 of Law Number 7 of 2014 concerning Trade. The main challenges in law enforcement are weak supervision, lack of public knowledge, and manipulation by those running the scheme. In conclusion, pyramid schemes are economic crimes that need to be stopped through strong law enforcement, better regulation, and broad public education.
Penggunaan skema piramida dalam penjualan produk marak terjadi dan sering kali berpura-pura sebagai sistem MLM yang legal, padahal skema ini lebih berfokus pada perolehan anggota baru daripada penjualan barang. Hal ini merugikan konsumen dan melanggar hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi hukum skema piramida sebagai tindak pidana. Metode yang digunakan adalah metode hukum normatif, dengan fokus pada peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan literatur terkait. Data dianalisis secara kualitatif untuk menilai kesesuaian skema piramida dengan aturan hukum pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skema piramida melanggar Pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Tantangan utama dalam penegakan hukum adalah pengawasan yang lemah, minimnya pengetahuan masyarakat, dan manipulasi oleh mereka yang menjalankan skema tersebut. Simpulannya, skema piramida merupakan kejahatan ekonomi yang perlu dihentikan melalui penegakan hukum yang kuat, regulasi yang lebih baik, dan edukasi masyarakat yang luas.
- Downloads
- Published
- 2025-06-04
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Aliya Ghania Arifah Kurnia Aji, Fristia Berdian Tamza, Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H, DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Aliya Ghania Arifah Kurnia Aji, Fristia Berdian Tamza, Rinaldy Amrullah, DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Novelia Shesa Ramadhina, Heni Siswanto, Fristia Berdian Tamza, ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN HINGGA MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA SESEORANG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Akbar Sulton, Budi Rizki Husin, Fristia Berdian Tamza, ANALISIS DISKRESI KEPOLISIAN DALAM KASUS EXTRA JUDICIAL KILLING TERHADAP PELAKU TERDUGA TINDAK PIDANA PENCURIAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Similar Articles
- Ketika Keliat’tan Shae Bias Cemerlang, Rahmat Saputra, Indra Lorenly Nainggolan, UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Faradhillah Anjani Safitri, Gabriella Liffymeis Yofa Yosevita, Haidar Veron, KETIKA PENGADIL MENJADI TERSANGKA: ANALISA KRITIS ATAS SUAP HAKIM DALAM PENANGANAN KASUS KORUPSI TRILIUNAN RUPIAH PT WILMAR GROUP DKK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Lia Rosiana Hanifah, Nur Hakim, Roni Pandiangan, PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA KEPADA PIHAK KE 3 (TIGA) TERHADAP KORBAN BENCANA POHON TUMBANG SESUAI UNDANG-UNDANG PERASURANSIAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Amalia Fakhrana Suhandy, Dhiya Ulhaq, Dayandra Suspita Putri, Eva Savariah, ikhwan Aulia Fatahillah, HAK CIPTA DI LAYAR GELAP: TINJAUAN HUKUM ATAS AKSES ILEGAL FILM MELALUI SITUS STREAMING BAJAKAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Tasya Naura, Nattha Dharma Chuadra, Maria Praviasti, Alkeindra Shauma Ananda, Jasmine Heidy Minanga, Qothrunnada Feby, COMMUNITY-BASED CRIME PREVENTION (CBCP) DALAM MENANGGULANGI PERDAGANGAN MANUSIA DI WILAYAH PERBATASAN BATAM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Muhamad Fadilah Kurniawan, Eltsaabita Ronaa Eftria, Dian Eka Prastiwi, MENJAGA PRIVASI DI ERA DIGITAL PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Kamandhaka Satrio Wibowo, Muhammad Tewa Zulghafir, UPAYA DALAM PENGAWASAN PUBLIK SEBAGAI PEMICU PRAKTIK KORUPSI TERSTRUKTUR DI PT PERTAMINA (2025) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Alya Fakhira, PERAN KEJAKSAAN DALAM UPAYA PENUMPASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 6 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Arefa Dwi Yusephira, Pradita Febriyanti, Agustinus Sanny Prasetya, Ardi Rizki Kurniawan, Tegar Harbriyana Putra, STRATEGI PENUNTUTAN KASUS GRATIFIKASI PEJABAT DAERAH: DILEMA PENERAPAN PASAL 2, PASAL 3, DAN PASAL 12B UU TIPIKOR DALAM PRAKTIK PERADILAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 6 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Rina Nurdiana, Lingga Wisma Angga Saputra, ANALISIS PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK DALAM PEMENUHAN KEADILANBAGI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
You may also start an advanced similarity search for this article.