TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SISTEM SKEMA PIRAMIDA DALAM DISTRIBUSI BARANG SEBAGAI TINDAK PIDANA
- Authors
-
-
Reyka Nadina Ilham
Universitas LampungAuthor -
Muhammad Farid
Universitas LampungAuthor -
Fristia Berdian Tamza
Universitas LampungAuthor
-
- Keywords:
- Pyramid Scheme, Sales of Goods, Criminal Acts, Trade Law, Law Enforcement, Skema Piramida, Penjualan Barang, Tindak Pidana, Hukum Perdagangan, Penegakan Hukum
- Abstract
-
The use of pyramid schemes in product sales is rampant and often pretends to be a legal MLM system, even though this scheme focuses more on acquiring new members than selling goods. This is detrimental to consumers and violates applicable laws. This study aims to examine the legal implications of pyramid schemes as a criminal act. The method used is the normative legal method, focusing on laws and regulations, legal documents, and related literature. Data were analyzed qualitatively to assess the conformity of pyramid schemes with criminal law regulations. The results of the study indicate that pyramid schemes violate Article 105 of Law Number 7 of 2014 concerning Trade. The main challenges in law enforcement are weak supervision, lack of public knowledge, and manipulation by those running the scheme. In conclusion, pyramid schemes are economic crimes that need to be stopped through strong law enforcement, better regulation, and broad public education.
Penggunaan skema piramida dalam penjualan produk marak terjadi dan sering kali berpura-pura sebagai sistem MLM yang legal, padahal skema ini lebih berfokus pada perolehan anggota baru daripada penjualan barang. Hal ini merugikan konsumen dan melanggar hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi hukum skema piramida sebagai tindak pidana. Metode yang digunakan adalah metode hukum normatif, dengan fokus pada peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan literatur terkait. Data dianalisis secara kualitatif untuk menilai kesesuaian skema piramida dengan aturan hukum pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skema piramida melanggar Pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Tantangan utama dalam penegakan hukum adalah pengawasan yang lemah, minimnya pengetahuan masyarakat, dan manipulasi oleh mereka yang menjalankan skema tersebut. Simpulannya, skema piramida merupakan kejahatan ekonomi yang perlu dihentikan melalui penegakan hukum yang kuat, regulasi yang lebih baik, dan edukasi masyarakat yang luas.
- Downloads
- Published
- 2025-06-04
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Aliya Ghania Arifah Kurnia Aji, Fristia Berdian Tamza, Rinaldy Amrullah, DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Aliya Ghania Arifah Kurnia Aji, Fristia Berdian Tamza, Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H, DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Novelia Shesa Ramadhina, Heni Siswanto, Fristia Berdian Tamza, ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN HINGGA MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA SESEORANG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Akbar Sulton, Budi Rizki Husin, Fristia Berdian Tamza, ANALISIS DISKRESI KEPOLISIAN DALAM KASUS EXTRA JUDICIAL KILLING TERHADAP PELAKU TERDUGA TINDAK PIDANA PENCURIAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Similar Articles
- Vicky Fernando, Wefy Efticha Sary, Dwi Putri Lestarika, DAMPAK INKONSISTENSI PENERAPAN PRINSIP KOMPLEMENTARITAS DAN KETIDAKSIAPAN APARAT NASIONAL TERHADAP KEGAGALAN IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB PIDANA INDIVIDUAL ATAS KEJAHATAN GENOSIDA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 6 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Annisa Isnaini Syafa’a, Rahmatul Hidayati, ANALISIS YURIDIS ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA REVENGE PORN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 4 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Cita Putri Agulia, Dwi Putri Lestarika, Wevy Efticha Sary, ANALISIS PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI KAMBOJA MELALUI PERAN INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC) DALAM MELAWAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Najwa Melfia Maharani, Emilia Susanti, Deni Achmad, Firganefi, POLITIK HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMERASAN BERMUATAN SEKSUAL (SEXTORTION) MELALUI MEDIA SOSIAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Putri Sofiani Danial, Trubus Rahardiansyah, PRAKTIK PENAGIHAN ABUSIF OLEH PINJAMAN ONLINE ILEGAL: KETIMPANGAN AKSES KEADILAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Anneke Mawlidya, PENERAPAN DIGITAL FORENSIK DALAM MENGIDENTIFIKASI PELAKU PENIPUAN DAN PERAN DIGITAL FORENSIK SEBAGAI ALAT BUKTI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Karina Maulidia Kusuma, Naomi Juliana Assa, Nawra Mutasya, July Wulandari, ANALISIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) WNI DI KAMBOJA: KRONOLOGI DAN PENANGANAN HUKUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 3 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Ayu Indah Poncowati, Laura Ayu Azzahra, Putra Adhi Pratama, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU CYBERBULLYING: TINJAUAN DALAM KUHP DAN UU ITE DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Putri Sofiani Danial, PRAKTIK PENAGIHAN ABUSIF OLEH PINJAMAN ONLINE ILEGAL: KETIMPANGAN AKSES KEADILAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 4 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Dzauraz Zidnan R, Fajar Agus H, Muhammad Afif F, Eksanudin, Tegar Harbriyana P, PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA TERORISME DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
You may also start an advanced similarity search for this article.