TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SISTEM SKEMA PIRAMIDA DALAM DISTRIBUSI BARANG SEBAGAI TINDAK PIDANA
- Authors
-
-
Reyka Nadina Ilham
Universitas LampungAuthor -
Muhammad Farid
Universitas LampungAuthor -
Fristia Berdian Tamza
Universitas LampungAuthor
-
- Keywords:
- Pyramid Scheme, Sales of Goods, Criminal Acts, Trade Law, Law Enforcement, Skema Piramida, Penjualan Barang, Tindak Pidana, Hukum Perdagangan, Penegakan Hukum
- Abstract
-
The use of pyramid schemes in product sales is rampant and often pretends to be a legal MLM system, even though this scheme focuses more on acquiring new members than selling goods. This is detrimental to consumers and violates applicable laws. This study aims to examine the legal implications of pyramid schemes as a criminal act. The method used is the normative legal method, focusing on laws and regulations, legal documents, and related literature. Data were analyzed qualitatively to assess the conformity of pyramid schemes with criminal law regulations. The results of the study indicate that pyramid schemes violate Article 105 of Law Number 7 of 2014 concerning Trade. The main challenges in law enforcement are weak supervision, lack of public knowledge, and manipulation by those running the scheme. In conclusion, pyramid schemes are economic crimes that need to be stopped through strong law enforcement, better regulation, and broad public education.
Penggunaan skema piramida dalam penjualan produk marak terjadi dan sering kali berpura-pura sebagai sistem MLM yang legal, padahal skema ini lebih berfokus pada perolehan anggota baru daripada penjualan barang. Hal ini merugikan konsumen dan melanggar hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi hukum skema piramida sebagai tindak pidana. Metode yang digunakan adalah metode hukum normatif, dengan fokus pada peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan literatur terkait. Data dianalisis secara kualitatif untuk menilai kesesuaian skema piramida dengan aturan hukum pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skema piramida melanggar Pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Tantangan utama dalam penegakan hukum adalah pengawasan yang lemah, minimnya pengetahuan masyarakat, dan manipulasi oleh mereka yang menjalankan skema tersebut. Simpulannya, skema piramida merupakan kejahatan ekonomi yang perlu dihentikan melalui penegakan hukum yang kuat, regulasi yang lebih baik, dan edukasi masyarakat yang luas.
- Downloads
- Published
- 2025-06-04
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Aliya Ghania Arifah Kurnia Aji, Fristia Berdian Tamza, Rinaldy Amrullah, DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Aliya Ghania Arifah Kurnia Aji, Fristia Berdian Tamza, Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H, DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Novelia Shesa Ramadhina, Heni Siswanto, Fristia Berdian Tamza, ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN HINGGA MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA SESEORANG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Akbar Sulton, Budi Rizki Husin, Fristia Berdian Tamza, ANALISIS DISKRESI KEPOLISIAN DALAM KASUS EXTRA JUDICIAL KILLING TERHADAP PELAKU TERDUGA TINDAK PIDANA PENCURIAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Similar Articles
- Nirin Cristin Slavina Nadeak, Taun Taun, PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF (RESTORATIVE JUSTICE) DALAM KASUS TINDAK PIDANA RINGAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 6 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Dzauraz Zidnan R, Fajar Agus H, Muhammad Afif F, Eksanudin, Tegar Harbriyana P, PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA TERORISME DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Muhammad Imron, Dr.Junifer Dame Panjaitan S.H.,M.H, PEMULIHAN KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Nabila Putri Adelita, Kayus Kayowuan Lewoleba, TANGGUNG JAWAB PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS DALAM KASUS PEMALSUAN TANDATANGAN AKTA JUAL BELI DI KUDUS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 4 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Muhamad Luthfi , Tri Heriyanto, Junifer Dame Panjaitan, TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP KORBAN TERORISME DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Alita Aulia Maliq, Aulia Najla Faliskha, Denanda Zahra Ajrina , Swastika Rahmadhani, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM KASUS PENIPUAN UMRAH: ANALISIS TERHADAP PUTUSAN 41/PID.B/2024/PN.KDS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 3 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Sylvia Lesmana Clara, Dianne Eka Rusmawati, Nenny Dwi Ariani, PERLINDUNGAN HUKUM MEREK DI INDONESIA SECARA PREVENTIF DAN PENEGAKAN REPRESIF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Jelita Riyanti Vilaskey Br. Sitorus, PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG HASIL PERDAGANGAN NARKOTIKA DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Betti Rahmasari, M. Fachri Hanafi, Alief Akbar, Tuti Widya Ningsih, ANALISIS YURIDIS KOMPARATIF TERHADAP PUTUSAN HAKIM PADA PERKARA No.678/Pid.B/2024/Pn.Pbr DAN No.490/Pid.B/2024/Pn.Pbr SERTA RELEVANSINYA DENGAN TEORI KEADILAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Shinta Apriani, Dwi Putri Lestarika, Wevy Efticha Sary, PERANAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM UPAYA PEMBERANTASAN DAN PENCEGAHAN PERDAGANGAN MANUSIA DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 6 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
You may also start an advanced similarity search for this article.