HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI INSTRUMEN CHECKS AND BALANCES ANTAR LEMBAGA NEGARA DI INDONESIA
- Authors
-
-
Shabrina Rifdah Larasati
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” JakartaAuthor -
Daffania Aldhiyata
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” JakartaAuthor -
Radjendra Al-Fattah Banu
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” JakartaAuthor -
Muhammad Sultan Mandalika
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” JakartaAuthor
-
- Keywords:
- HAMK, Checks and Balances, Sengketa Lembaga Negara, Demokrasi
- Abstract
-
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (HAMK) memiliki peran strategis dalam memperkuat mekanisme saling kontrol antar lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran HAMK sebagai alat pengawasan terhadap pelaksanaan konstitusi serta mengeksplorasi contoh nyata keterlibatan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menyelesaikan konflik kewenangan antar lembaga tinggi negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, yang berfokus pada studi terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan MK. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa MK tidak hanya berperan menjaga kemurnian konstitusi, tetapi juga menjalankan fungsi sebagai penengah dalam menjaga keseimbangan kekuasaan. Contohnya tampak dalam penyelesaian sengketa antara DPR dan Presiden terkait pengesahan rancangan undang-undang, serta dalam pemberian kejelasan kewenangan kepada KPU maupun persoalan pengangkatan pejabat negara. Oleh karena itu, HAMK dapat dipandang sebagai instrumen hukum yang esensial dalam menegakkan prinsip demokrasi dan keadilan konstitusional di Indonesia.
- Downloads
- Published
- 2025-06-05
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Shabrina Rifdah Larasati, Daffania Aldhiyata, IMPLEMENTASI CEDAW DALAM KASUS PEMAKSAAN PERKAWINAN ANAK DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Muhammad Tunjang Syaeh, Shabrina Rifdah Larasati, Daffania Aldhiyata, Mas Moreno Ivander Athala, REFORMULASI KEBIJAKAN BIOETANOL BONGGOL JAGUNG MELALUI PENERAPAN INCLUSIVE CLOSED LOOP SYSTEM (ICLS) DENGAN SKEMA BLENDED FINANCE SEBAGAI OPTIMALISASI GREEN ECONOMY BERKELANJUTAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Similar Articles
- Andre Scondery, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP REMAJA DALAM KASUS ABORSI DI LUAR NIKAH BERDASARKAN KUHP DAN UU KESEHATAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 6 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Putri Ayu Lestari, Bara Robinsa, Daan Damara Zulfa, Yebi Febri, Teresa Aulia Putri, ANALISIS YURIDIS PENGANGKATAN TNI AKTIF SEBAGAI PENJABAT KEPALA DAERAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Purisa Cristiwi Winatalia, Ismunarno Ismunarno, ANALISIS DAMPAK KORUPSI TERHADAP ASPEK SOSIAL EKONOMI DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Putri Indah Pertiwi, Rafli Devit Pratama, M. Fajar Bassya Azman, Muhamad Ikhwan Pratama, Farid Naufal Ramdhani, ANALISIS YURIDIS PEMALSUAN DOKUMEN DALAM PENERBITAN SHM DAN SHGB (STUDI KASUS : PAGAR LAUT TANGERANG) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 4 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Yossy Mulyani, IMPLEMENTASI ASAS KESEIMBANGAN DALAM KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN JASA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- M. Yudhistira Bintang .P, Dimas Kurnia Iqram, Sonnadia Salsabilla Putri, Sumayya Nadia Haq, Putri Ananda Asisti, ASAS OTONOMI DAERAH DAN TANTANGAN HARMONISASI PUSAT-DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 4 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Faradhillah Anjani Safitri, Gabriella Liffymeis Yofa Yosevita, Haidar Veron, KETIKA PENGADIL MENJADI TERSANGKA: ANALISA KRITIS ATAS SUAP HAKIM DALAM PENANGANAN KASUS KORUPSI TRILIUNAN RUPIAH PT WILMAR GROUP DKK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Anissa Nabilla, Kayus Kayowouan Lewoleba, PELANGGARAN KODE ETIK DAN PERILAKU HAKIM KONSTITUSI M. AKIL MOCHTAR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Lailatul Rosida, Isomuddin Isomuddin, TENTANG PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIADALAM SITUASI KONFLIK BERSENJATA DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Yukey Anggraini, Arya Dwi Bramantio, MUTASI SEBAGAI INSTRUMEN PENEGAKAN DISIPLIN ASN: ANALISIS YURIDIS TERHADAP PRAKTIK MUTASI SEBAGAI SANKSI TIDAK LANGSUNG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
You may also start an advanced similarity search for this article.