PENGADILAN HAM DALAM PUSARAN KEPENTINGAN POLITIK: KAJIAN POLITIK HUKUM TERHADAP UU NO. 26 TAHUN 2000
- Authors
-
-
Roihan Roihan
Universitas Islam Negeri MaduraAuthor -
Riskadatul Maghfiroh
Universitas Islam Negeri MaduraAuthor -
Ryan Dwi Safitri
Universitas Islam Negeri MaduraAuthor
-
- Keywords:
- Politik Hukum, Pengadilan HAM, Pelanggaran HAM Berat, UU No. 26 Tahun 2000, Penegakan HAM
- Abstract
-
Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia diharapkan menjadi tonggak penting dalam penegakan HAM di Indonesia. Tetapi, implementasinya belum menggapai hasil yang maksimal. Artikel ini mengkaji dinamika politik hukum yang mempengaruhi pembentukan dan pelaksanaan undang-undang tersebut. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur, penelitian ini menciptakan kalau UU No. 26 Tahun 2000 memiliki berbagai kelemahan, baik secara substansial maupun implementatif, seperti terbatasnya yurisdiksi, lemahnya perlindungan terhadap korban, dan dominasi kepentingan politik dalam proses penegakan hukum. Politik hukum yang melatarbelakangi lahirnya UU ini lebih banyak didorong oleh upaya menghindari tekanan internasional pasca-pelanggaran HAM berat, ketimbang komitmen murni terhadap keadilan. Penelitian ini merekomendasikan evaluasi dan pembaruan regulasi guna memperkuat efektivitas Pengadilan HAM sebagai institusi penegak keadilan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.
- Downloads
- Published
- 2025-06-06
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Avinda Putri Arisanti, Bunga Hazeriana Nadila, Farah Nahdah Salsabila, Titha Nazwa Adeliea, ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN PERIZINAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL OLEH CAFE DI KOTA BANJARMASIN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 3 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Reva Fitri Ramadani, Irwan Triadi, STUDI INTERDISIPLINER DISERSI DI LINGKUNGAN MILITER DARI ASPEK PSIKOLOGI SOSIAL DAN HUKUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Akmal Mubaroh Taufiqur Rohman, Junifer Dame Pandjaitan, KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Afinda Margaretha, Dimas Pramodya Dwipayana, TAHAPAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SESUAI DENGAN KETENTUTAN YANG BERLAKU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 3 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Desy Natalia, Farsya Dalila Alamsyah, Stefie Yuliandra, Febrina Dwi Pramesti, Mohamad Rifqi Rizqathallah, TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG MENIMBULKAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Fariddudin Imam Hastomo, Lindri Purbowati, TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PERETASAN PADA SITUS WEB DI INTERNET (DEFACING) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Raisha Tiara Hasnakusumah, Kayus Kayowuan Lewoleba, KRISIS PENEGAKAN ETIKA DAN TANGGUNG JAWAB PROFESI HUKUM DALAM RANAH KEHAKIMAN : Studi Kasus Hakim “DA” Pengadilan Negeri Rangkasbitung , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Brian Marwita, Dinda Thari Apriliani, Wardatul Mutmainnah, Sri Nurtati Ritonga, Raihan Nisya, PERSAINGAN BISNIS YANG SEHAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 3 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Priscilia Bella Angelina Malau, PENANGANAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA MELALUI DIVERSI DALAM PRINSIP SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK(SPPA) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Alya Rahmadella, Amelia Febrianti, Aline Yunia Muntaha, M. Yamani, Desi Hafizah, KESELARASAN PENGGUNAAN LAHAN DENGAN POLA RUANG DAN ARAHAN PENGEMBANGAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA BENGKULU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NO. 4 TAHUN 2021 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
You may also start an advanced similarity search for this article.