EFEKTIVITAS HUKUMAN MATI SEBAGAI DETERAN BAGI KORUPTOR DI INDONESIA: ANALISIS KRITIS DARI PERSPEKTIF HUKUM
- Authors
-
-
Rizki Kurniawati
Universitas Muhammadiyah TangerangAuthor -
Riyanto Riyanto
Universitas Muhammadiyah TangerangAuthor -
Muhammad Fikri
Universitas Muhammadiyah TangerangAuthor -
Intan Purnamasari
Universitas Muhammadiyah TangerangAuthor -
Mita Rizky P
Universitas Muhammadiyah TangerangAuthor
-
- Keywords:
- Death Penalty, Corruption, Legal Form, Human Right, Deterrence., Hukuman Mati, Korupsi, Reformasi Hukum, Indonesia, Hak Asasi manusia
- Abstract
-
Death penalty is in some instances considered an excess in preventing corruption in Indonesia. The article here aims to analyze whether death penalty is effective as a deterrent to corruptors for corruption, in terms of legal, social, and ethical aspects. The research design used is qualitative with descriptive-analytical approach, using the literature review and case studies. The results show that while the death penalty holds potential as a deterrent, its application should be guided by justice, human rights, and long-term consequences. This article also examines social and ethical implications of implementing capital punishment and comparison of alternative measures such as organizational reforms within law enforcement and corruption elimination. The implication of this research is that capital punishment is not a solitary measure but has to be supplemented by measures aimed at enhancing transparency, accountability, and public participation in the war against corruption.
Hukuman mati sering dianggap sebagai pilihan ekstrem dalam mengatasi korupsi di Indonesia. Dalam artikel ini, penulis memiliki tujuan untuk mengevaluasi efektivitas hukuman mati sebagai instrumen deterensi bagi koruptor, mempertimbangkan faktor hukum, sosial, dan moral. Model penelitian yang dipergunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, melalui studi literatur dan analisis kasus. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukuman mati dapat mempunyai potensi alat deterensi, program pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan efektivitas jangka panjang. Artikel ini juga mempertimbangkan dampak sosial dan moral dari menggunakan hukuman mati dan menilai alternatif lain seperti reformasi sistemik penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa death penalty tidaklah merupakan pilihan satu-satunya, tapi harus diintegrasikan dengan pengusaha peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik dalam menentang korupsi. - Downloads
- Published
- 2025-06-07
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Nayla Mafaza, Firganefi, Emilia Susanti, Rini Fathonah, Dona Raisa Monica, ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN BERKEDOK ARISAN ONLINE , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 6 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Denis Ossa Pratantyo, Dian Eka Prastiwi, Chilla Glessy Novilia, Dede Winda Audina Anggraeni, IMPLIKASI HUKUM PAJAK ATAS TRANSAKSI PERDAGANGAN DIGITAL: TINJAUAN TERHADAP KETENTUAN PAJAK ATAS EKONOMI DIGITAL DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 3 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Rizal, Windah Kusuma, Dr. Junifer Dame Panjaitan, S.H., M.H, Pergeseran Paradigma Sistem Peradilan Pidana : Transisi dari Pendekatan Retributif ke Restoratif dalam Perspektif Viktimologi Studi Kasus : Peradilan Pidana Anak , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Rifqi Surya Wahyudi Putra, Pramukhtiko Suryo Kencono, PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PERJUDIAN ONLINE(Studi Kasus Perkara No 212/Pid.B/2018/PN.Mlg) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Aurelya Putri Alzahrah, Ema Nurkhaerani, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN PAILIT PT. MULTI INTI KARYA OLEH KREDITOR DALAM PERKARA NOMOR 31/PDT.SUS-PAILIT/2023/PN.NIAGA.JKT.PST , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Gina Azhara Nabilla. R, Sona Norana Kurnia Ilahia, Putri Ananda Asisti, Nabila Afifah, Desi Hafizah Sudirman, KAJIAN HUKUM PERAN PEMERINTAH DALAM PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM TAMAN WISATA ALAM (TWA) DANAU DAM TAK SUDAH PASCA ALIH STATUS DARI CAGAR ALAM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Mutiara Nefa Andini, Ghania Khalisa Ridev, Pipi Susanti, PENGARUH IMUNITAS JABATAN LEMBAGA EKSEKUTIF DAN FUNGSI PENGAWASAN LEGISLATIF TERHADAP EFEKTIVITAS MEKANISME PEMAKZULAN SISTEM KETATANEGARAN INDONESIA DALAM PRESPEKTIF NEGARA HUKUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 12 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Saifun Nufus, Sigit Kamseno, EFEKTIVITAS PENERAPAN ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Fiona Ika Dewanty ikaviola, Sabriana Noviridah, Citra Ayu Lestari, Indiriani Meisyah, Muhammad Sultan Febriantsyah, Suryaningsi Suryaningsi, Ketika Kepercayaan Publik Diuji: Refleksi Kritis Atas Kasus Kekerasan Seksual Oleh Dokter Residen , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Ariyanto, Ahmad Aditya, Dian Eka Prastiwi, PENODAAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
You may also start an advanced similarity search for this article.