EFEKTIVITAS HUKUMAN MATI SEBAGAI DETERAN BAGI KORUPTOR DI INDONESIA: ANALISIS KRITIS DARI PERSPEKTIF HUKUM
- Authors
-
-
Rizki Kurniawati
Universitas Muhammadiyah TangerangAuthor -
Riyanto Riyanto
Universitas Muhammadiyah TangerangAuthor -
Muhammad Fikri
Universitas Muhammadiyah TangerangAuthor -
Intan Purnamasari
Universitas Muhammadiyah TangerangAuthor -
Mita Rizky P
Universitas Muhammadiyah TangerangAuthor
-
- Keywords:
- Death Penalty, Corruption, Legal Form, Human Right, Deterrence., Hukuman Mati, Korupsi, Reformasi Hukum, Indonesia, Hak Asasi manusia
- Abstract
-
Death penalty is in some instances considered an excess in preventing corruption in Indonesia. The article here aims to analyze whether death penalty is effective as a deterrent to corruptors for corruption, in terms of legal, social, and ethical aspects. The research design used is qualitative with descriptive-analytical approach, using the literature review and case studies. The results show that while the death penalty holds potential as a deterrent, its application should be guided by justice, human rights, and long-term consequences. This article also examines social and ethical implications of implementing capital punishment and comparison of alternative measures such as organizational reforms within law enforcement and corruption elimination. The implication of this research is that capital punishment is not a solitary measure but has to be supplemented by measures aimed at enhancing transparency, accountability, and public participation in the war against corruption.
Hukuman mati sering dianggap sebagai pilihan ekstrem dalam mengatasi korupsi di Indonesia. Dalam artikel ini, penulis memiliki tujuan untuk mengevaluasi efektivitas hukuman mati sebagai instrumen deterensi bagi koruptor, mempertimbangkan faktor hukum, sosial, dan moral. Model penelitian yang dipergunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, melalui studi literatur dan analisis kasus. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukuman mati dapat mempunyai potensi alat deterensi, program pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan efektivitas jangka panjang. Artikel ini juga mempertimbangkan dampak sosial dan moral dari menggunakan hukuman mati dan menilai alternatif lain seperti reformasi sistemik penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa death penalty tidaklah merupakan pilihan satu-satunya, tapi harus diintegrasikan dengan pengusaha peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik dalam menentang korupsi. - Downloads
- Published
- 2025-06-07
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Ina Nur Fadhilah, Biochandra Hutapea, Junifer Dame Panjaitan, PENDEKATAN VIKTIMOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN FISIK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Aliya Ghania Arifah Kurnia Aji, Fristia Berdian Tamza, Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H, DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Afifah Juliawati, Tajul Arifin, MENGAMBIL HAK ORANG LAIN DALAM PERSPEKTIF HR. MUSLIM NO. 2564 DAN PASAL 362 KUHP , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Rabiatul Adawiyah, Nurul Faizah, Vidia Annisa, Saudah Saudah, PERBANDINGAN PERIZINAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Moch Refani Handoko, Henny Nuraeny, DISPARITAS KEPOLISIAN TERHADAP PENGENDARA MOTOR GEDE (MOGE) YANG MELINTAS JALAN BEBAS HAMBATAN ATAU JALAN TOL DI KAJI MENURUT UNDANG-UNDANG LALU LINTAS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Raditya Nursyam, IMPLEMENTASI DOKTRIN STATE IMMUNITY DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE ICSID: ANALISIS KOMPARATIF PENDEKATAN INTERPRETASI ‘CLEAR AND UNEQUIVOCAL WAIVER’ DI AUSTRALIA, KANADA, DAN HONG KONG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Putri Atika Purnama Sari, Zaskia Audilia, Tiara Angelia, Indah Rahmawati Salim, RELEVANSI PIDANA ADAT DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN DI REJANG LEBONG: ANTARA KEADILAN RESTORATIF DAN HUKUM POSITIF , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 6 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Hambali Hambali, Farika Amalia, IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NO. 6 TAHUN 2021 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS DI DINAS SOSIAL DALAM HAK AKSESIBILITAS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Nurul Munziyah, Irwan Triadi , ANALISIS DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA MELALUI FORUM ADMM DAN ADMM-PLUS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Zulfa Pranoto, Baidhowi, PERLINDUNGAN FINANSIAL NASABAH DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH: KAJIAN HUKUM ISLAM DAN PERAN OJK TERHADAP ASURANSI DAN PRAKTIK PERBANKAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 13 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
You may also start an advanced similarity search for this article.